faktor pajak

Abstrak
New Public Management movement seeks to use private-sector and business approach in the public sector, realized in the form of Citizen Charter, while in taxation in the form of Taxpayer Charter. This research reveales factors that influence the improving public service to taxpayers. By applying the of improving service quality theorized by Zeithaml and Parasuraman and by using quantitative approach which apply factor analysis prosedure, the research reveals 6 factors as findings. This findings can be regarded as a values system of the taxpayers: 1) Excellent services to taxpayers, 2) Governance approach to arrange Citizen Charter 3) effective communication, 4) Innovative approach to Citizen Charter, 5) Taxpayer Charter ensure certainty, 6) Involvement and particpation approach in the arrangement of Taxpayers Charter.
Keywords: New Public Management, Public Service, Governance, Taxpayer Charter, Factor Analyis.

A. Latar Belakang

Peranan penerimaan negara yang berasal dari pajak di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang siginifikan yakni telah mencapai 78% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per tahun, akan tetapi ditinjau dari pendekatan rasio pajak atau tax ratio (Serra, 2005), jumlah penerimaan pajak masih termasuk yang rendah, bahkan yang terendah di kalangan negara-negara ASEAN saja. Rasio pajak di Indonesia tahun 2005 adalah 0,132 atau jika diprosentasikan akan menjadi 13,2%, (Nasucha, 2005)sedangkan rasio pajak di Philipina, Malaysia dan Singapura telah berada di atas rasio pajak di Indonesia. Rendahnya rasio pajak adalah cerminan dari rendahnya kepatuhan dan rendahnya kepatuhan dapat disebabkan rendahnya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
Berdasarkan penomena ini timbul pertanyaan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya rasio pajak suatu negara? Penelitian Wallschutzky (1984) mengungkapkan bahwa pemberian pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan menimbulkan kepatuhan. Glaser dan Hildreth (1999) sebagaimana dikutip Kelly (2005) mengungkapkan bahwa terdapat bukti empiris bahwa penduduk bersedia untuk membayar pajak yang tinggi karena layanan yang dapat dipercaya dan yang dilaksanakan dengan baik. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatan besarnya rasio pajak. Berdasarkan hal ini maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pela-yanan perpajakan terhadap wajib pajak.

* Lektor Kepala FISIP-UI

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik, khususnya pelayanan perpajakan terhadap wajip pajak. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

D. Kerangka Berpikir

D.1. New Public Management.

Pemikiran-pemikiran tentang perlunya pemerintah memberikan layanan yang baik kepada rakyatnya telah lama berkembang sejak zaman sebelum Masehi. Hal ini dapat terlihat antara lain pada buku ditulis Markus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam De Offices, sebagaimana dikutip Caiden (1982) yang menyatakan bahwa individu-individu yang memilih bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan seharusnya tidak boleh melupakan dua aturan Plato (427–347 SM ) yakni: pertama, memberikan pelayanan yang baik dan jelas kepada rakyat dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Individu-individu yang telah menjadi pegawai atau pejabat ini harus membuat setiap tindakannya sesuai dengan prinsip ini. Kedua, menyelenggarakan kesejahteraan untuk seluruh badan politik, dan tidak hanya melayani untuk kepentingan satu golongan dengan menghianati golongan lainnya. Untuk administrasi pemerintah, seperti halnya dan perwakilan, harus dijalankan untuk kepentingan rakyat yang mempercayai dan bukannya untuk pegawai atau pejabat.
Pada pertengahan abad ke 20, majunya tingkat pendidikan penduduk yang sejalan dengan arus globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi, telah menimbulkan tuntutan dari pihak penduduk untuk dilayani dengan baik.

Paradigma lama bahwa negara hanya melindungi serangan dari luar, meningkatkan kemakmuran, memelihara ketertiban hukum, semakin dirasakan terlalu bersifat umum dan hanya bersifat implisit. Paradigma baru menghendaki pelayanan khusus kepada penduduk secara eksplisit yang dikenal dengan pelayanan publik. Di samping itu, memasuki abad ke 21 ketidakpuasan penduduk terhadap pelayanan lembaga-lembaga pemerintah selama ini, telah menimbulkan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik tersebut. (Ingraham, dan Romzek, 1994).
Upaya untuk menjadikan administrasi publik menjadi bersifat businesslike sebenarnya sudah diawali sejak zamannya Woodrow Wilson (Ingraham, Romzek & Associates,1994:3). Wilson menyatakan bahwa perlu bagi pemerintah untuk melaksanakan akvitasnya seperti apa yang dipraktikkan dalam dunia bisnis (businesslike) yakni mencapai nilai utama: efisiensi.
NPM pada hakekatnya adalah reformasi administrasi publik yang menghendaki penerapan prinsip-prinsip pemasaran dalam administrasi bisnis ke dalam administrasi publik. Savas mengutip Linda Kaboolian tentang tiga ciri utama dalam new public management yakni mengejar tercapainya efisiensi, menggunakan model ekonomi dalam administrasi dan politik dan mengaplikasikan konsep kompetisi untuk mencapai kepuasan pelanggan, insetif pasar dan deregulasi (Savas, 2000: 318).
Ide tentang businesslike berkelanjutan, dan pada awal tahun 1980-an menimbulkan arus pembaharuan pada administrasi publik di Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya NPM (New Public Management) yang berorientasi kepada reformasi administrasi publik dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Administrasi publik diharapkan bertindak secara marketlike. Salah satu aspek penting dalam NPM adalah membuat administrasi publik menjadi customer driven governement, meeting the needs of the customer, not the bureacracy (Osborne dan Gaebler, 1992:167) dimana kedudukan rakyat yang dilayani oleh administrasi publik disamakan dengan langganan kepada siapa pemerintah seharusnya bertanggung jawab (Rosenbloom& Kravchuk, 2005: 459). Di samping itu penelitian Peters dan Waterman mengungkapkan delapan sifat perusahaan yang sukses yang salah satu sifatnya adalah perlunya kedekatan antara produsen dan langganan: close to the costomer (Peter dan Waterman, 1982: 156).
Pada akhir tahun 1979 dan awal 1980-an pada masa pemerintahan Perdana Menteri Margareth Tatcher di Inggeris, konkursus tentang New Right mendapat perhatian utama dan kesempatan untuk bekembang. Salah satu inti pandangan New Right adalah: ” . . that markets generally serve the public interest better than do politics and that the main function of government is to make the best use of markets by letting them develop spontaneously to serve the public”.(Farnham and Horton, 1993: 14).
New Right dilanjutkan dengan Next Step yang intinya adalah penerapan nilai-nilai dalam manajemen khususnya tentang kompetisi, mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Paradigma ini disebut juga sebagai new managerialism (Farnham and Horton, 1993: 237). Dalam hal pelayanan yang diberikan administrasi publik sama dengan layanan yang ditawarkan pihak swasta, maka perlu kompetisi dan kekuatan pasar (Savas, 2000:122). Jika pelayanan pemerintah bersifat monopoli dengan atau tanpa imbalan, perlakuan layanan pemerintah terhadap rakyat dapat meningkatkan etika pelayanan dan efisiensi (Rosenbloom & Kravchuck, 2005:21).
Pada tahun 1988 timbul paradigma baru tentang fungsi pemerintah di Canada yang mulai dirintis pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mulroney. Paradigma baru ini menekankan pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan layanan kepada langganan sebagaimana tercermin pada ungkapan: “Public Service 2000“, yang intinya adalah “improving service to the public, resource management . . . mostly to decentralize control. . . and to improve customer service” (Osborne and Plastrik, 1996 :322)
Secara lebih spesifik ciri NPM mengandung 3E, yakni economy, efficiency dan effectiveness (Tonge, 1993: 87). Konsep economy adalah alat ukur sebaik mana pemerintah menda-patkan sumber-sumbernya. Konsep efficiency adalah alat ukur sebaik mana pemerintah menggunakan dan meman-faatkan sumber-sumbernya untuk me-laksanakan aktivitas pelayanan publik. Konsep effecitiveness adalah alat ukur sejauh mana pemerintah telah mencapai dan memenuhi tujuan-tujuan pokoknya.
D.2. Good Governance

Seiring dengan gerakan NPM, timbul kembali konsep good governance, suatu konsep yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya bukan konsep baru, yang intinya adalah “the process of decision making process by which decisions are implemented” dengan melibatkan pihak-pihak (actors) terkait. (http;www.unescap.or/huse/ gg/ governance.htm. 7/18 2006} dengan ciri utama accountable, transparent, particapatory, effective and efficient, consusensus oriented, responsive dan equitable and inclusive. Sehubungan dengan konsep governance, Goodsell mengajukankan konsep tentang Integrated Public Governance (Goodsell, 2006:629-633) yang intinya adalah, Pemerintah termasuk Administrasi Publik menjalankan dua fungsi pokok yakni fungsi Rule dan Response yang intinya berisi pelayanan kepada publik dan menciptakan serta memelihara partisipasi para aktor atau pihak terkait seperti: NGO, Community Group, Other Government, Contractors, Partners, Nonprofit Organization dan International Organization. Tujuan akhir dari pandangan Goodsell adalah terciptanya public trust yakni kepercayaan publik yang bersifat mutual dan reciprocal ( Yang, 2005:) Konsep mutual (Ingraham, 2006) mengandung makna, bahwa kepecayaan publik harus dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak: oleh pemerintah dan rakyat. Konsep reciprocal mengandung arti adanya timbal balik yakni suatu keadaan dimana rakyat percaya kepada pemerintah dan pemerintah secara bersamaan pecaya juga kepada rakyat (Torres, 2005). Di bidang perpajakan konsep public trust berarti fiskus percaya kepada wajib pajak dan sebaliknya wajib pajak percaya kepada fiskus.
Melayani wajib pajak berarti melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Isi pesan yang disampaikan fiskus kepda wajib pajak adalah peraturan perpajakan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Proses kemunikasi terjadi pada saat wajib pajak menerima penjelasan dari fiskus, atau sebaliknya. Pesan dalam komunikasi tidak akan efektif jika fiskus sebagai penyampai pesan dan wajib pajak sebagai penerima pesan atau sebaliknya serta saluran komunikasi yang yang manual maupun elektronika terganggu, sehingga menimbulkan fallacy of communication ( Pace & Faules, 1994:20)
Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat keunggulan konsep administrasi bisnis dalam melayani langganan, keunggulan mana diadopsi dalam administrasi publik. Konsep utama NPM yang diterapkan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dalam pelayanan kepada langganan dengan pendekatan good governance yang digabung dengan konsep Piagam Wajib Pajak.

D.3. Citizen Charter & Taxpayer Charter

Wujud utama NPM adalah diluncurkannya Citizen Charter di Inggeris pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Mayor tahun 1991. Citizens Charter terutama berisi hak-hak penduduk, cara dan waktu maksimal bagi pejabat publik untuk melayani penduduk. Tersedia kesempatan untuk melakukan konsultasi dan dialog antara pendudukan dan pejabat. Berbagai lembaga dan agen publik diusahakan menyusun charter sendiri-sendiri seperti rumah sakit, kereta api dan lembaga pelayanan lainnya. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Blair, Next Step diganti dengan Service First yang menekankan: “users and front-line staff should be involved in the charter’s development; there should be a strong focus on quality; charters should look at services through the user’s eyes . .” (Torres, 2005). Pelayanan kepada wajib pajak dicantumkan dalam Taxpayer Charter yang berisi hak-hak wajib pajak secara sistimatis dan komprehensif (Thuronyi, 1996:29). Adanya Taxpayer Charter akan terciptanya salah satu kaedah dalam pemungutan pajak yakni adanya kepastian atau certainty (Sommerfeld et al., 1983:1/17) baik kepada wajib pajak maupun kepada fiskus

D.4. Service Quality

Untuk mencapai pelayanan sebagai diharapkan Cicero dan sesuai dengan semangat NPM untuk mengadopsi konsep-konsep dalam administrasi bisnis ke administrasi publik, maka konsep dalam administrasi bisnis memberikan pelakayanan kepada langganan akan diterapkan dalam penelitian ini. Zeithaml et.al (1990:20-21) merumuskan sepuluh dimensi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, yakni: tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibilty, security, access, communi-cation, understanding the customer. Selanjutnya Bergman dan Kelfsjo (1994: 19) merumuskan 6 dimensi layanan jasa yang hampir sama dengan dimensi-dimensi yang disampaikan Zeithaml et.al, yakni tangibles, realibility, responsiveness, courtesy dan communication. Tangibles terkait pada lingkungan dimana layanan itu disampaikan; reliability terkait pada kinerja dan kepercayaan; responsiveness terkait dengan kemauan untuk membantu langganan; courtesy terkait dengan perilaku pihak yang melayani seperti kesopanan dan keramahtamahan; communication terkait pada kemampuan menyampaikan pesan (communicator) sehingga dapat dipahami oleh pelanggan (communican)
Selanjutnya, Esman(1997:20) sebagaimana dikutip Turner dan Hulme menyatakan, bahwa dalam memberikan layanan kepada langganan, maka partisipasi dari langganan itu sendiri merupakan dimensi penting dalam administrasi layanan publik. Dalam pada itu Mohrman et al. memandang reaksi pelanggan sebagai salah satu dimensi yang penting dalam mengukur kualitas layanan. Mohrman et al. (1998:185).
Memperhatikan, bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada wajib pajak bersifat spesifik, maka dalam penelitian ini istilah pelayanan publik diganti menjadi pelayanan perpajakan. Disebut bersifat spesifik karena layanan yang diberikan berdasarkan peruaturan perundangan perpajakan, yang jika salah menerapkan akan mengakibatkan sanksi baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus sendiri.

D. 5. Nilai dan Sistem Nilai

Nilai adalah sesuatu yang lebih disukai dan diberi prioritas: preference x priority = Value (Henderson dan Thompson, 2003:15). Preferensi adalah apa yang lebih disukai dalam kehidupan, sedangkan prioritas adalah betapa pentingnya setiap preferensi dalam hubungan dengan yang lainnya untuk dilaksankan dan diwujudkan. Berdasarkan pilihan dalam mengisi kuestioner sebagai data penelitian, maka akan tercermin dari hasil analisis data apa yang lebih disukai dan diberi prioritas oleh wajib pajak.
Sejumlah variabel yang menjadi preferensi dan prioritas wajib pajak, merupakan nilai-nilai bagi wajib pajak. Susunan nilai-nili dalam suatu kontinum disebut sebagai sistem nilai. Sejauh mana sistem nilai berlaku secara efektif terdapat empat kriteria untuk mengevaluasinya, viability, balance, alignment dan authencity (Hultman, 2005:2). Faktor-faktor yang ditemukan dalam analis faktor adalah sistem nilai wajib pajak dalam menghadapi pelayanan perpajakan dari pihak fiskus.

E. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis multivariat, menerapkan prosedur analisa faktor (Supranto, 2004) yakni salah satu teknik yang termasuk dalam interdependence technique (Cooper dan Schindler, 2006). Prosedur analis faktor tidak mengenal hubungan dan perbedaan antar variable independen dan variabel dependen sebagaimana yang ada dalam dependence technique. Namun demikian, variabel yang dianalisis haruslah variabel yang sudah spesifik berdasarkan penelitian yang sudah ada, teori atau pendapat peneliti sendiri (Malhotra, 1999:588). Sebagai bagian analisis multivariat, semua variabel yang ada diuji secara simultan (Santoso, 2006:3) untuk mengindentifikasi dimensi-demensi baru yang disebut sebagai faktor melalui rotasi dan ekstrasi sebagai suatu temuan penelitian.

Analisis faktor yang diterapkan dalam penelitian ini adalah principal component analysis yakni analisis yang mengusahakan. semua variance dalam variabel aseli dapat terwakilkan dalam faktor yang ditemukan (Parasuraman,1991:762). Terdapat beberapa tahap dalam prosedur analisis faktor.

Tahap pertama adalah menguji kelayakan sampel dan variabel (Santoso, 2006: 19) dengan uji KMO & Bartlett’s Test of spherecity. KMO yang menunjukkan angka >.500 dianggap cukup layak untuk diteruskan pada proses selanjutnya.

Ditinjau dari Bartett’s Test, sampel dan variabel dianggap signifikan jika menunjukkan angka 0.500 dianggap layak untuk diproses lebih lanjut. Variabel yang mempunyai ? .500. Factor Loading adalah angka yang menunjukkan besarnya korelasi suatu variabel awal dengan faktor yang ditemukan. Component yang baru terbentuk perlu diberi nama baru sesuai makna pengelompokkan indikator.
Dalam menentukan sample penelitian, dipilih tehnik purposive sampling yakni sample berupa wajib pajak tertentu yang menjadi klien dari beberapa anggota tertentu AFI (Asosiasi Fiskal Indonesia ), yakni yang menjadi konsultan pajak dan mempunyai langganan. Kuesioner – yang berskla Likert- disebarkan pada awal April 2006 sebanyak 250 buah dan yang kembali setelah diisi sebanyak 156 buah pada Juli 2006. Wajib pajak tersebut tersebar pada beberapa KANWIL DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) di Jakarta baik pada KPP PMA, BADORA maupun PARIPURNA. Berdasarkan jumlah sample yang >30, dengan merujuk pada central limit theorem, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian normalitas data (Parasuraman, 1991: 489,554).
Keterbatasan penelitian ini terletak pada tersebarnya wajib pajak yangmenjadi klien anggota AFI tersebut pada beberapa KANWIL DJP di Jakarta, sehingga sulit untuk menggeneralisasi temuan pada KANWIL DJP tertentu. Lagi pula pada umumnya yang mengisi kuestioner bukan wajib pajaknya langsung akan tetapi melalui konsultan pajak yang menjadi anggota AFI. Hanya beberapa saja yang diisi oleh anggota direksi perseroan dari wajib yang bersangkutan. Untuk future research diharapkan akan ada penelitian yang respondennya diambil dari KANWIL DJP tertentu, dan sekaligus untuk mengevaluasi sistem nilai yang telah ditemukan sejauh mana berlaku efektif yang dalam penelitian ini tidak sempat untuk diteliti secara kualitatif.

F. Operasionalisasi Konsep

Sepuluh konsep pelayanan publik disajikan Zeithaml, Parasuraman, Berry, Esman dan Moharm dioperasionalisasikan menjadi 44 variabel, sedangkan konsep Piagam Wajib Pajak dioperasionalsikan menjadi 9 variabel, sehingga total variabel yang terhimpun menjadi 53 variabel. 53 variabel inilah yang dengan pendekatan multivariate analysis melaui prosedur factor analysis diharapkan dapat menemukan faktor yang mempengaruhi pelayanan perpajakan. Operasionalisasi konsep layanan perpajakan menjadi variabel dan variabel menjadi indikator dapat dilihat pada kisi-kisi sebagai berikut :

Tabel No. 1 : Kisi-Kisi Variable
Konsep

No Variable Indikator Layanan Perpajakan

1 Berwujud 4
2 Dapat diandalkan 5
3 Kesediaan mendengarkan 5
4 Kemampuan 4
5 Keramahtamahan 5
6 Dapat dipercaya 3
7 Keamanan 3
8 Tersedianya saluran 4
9 Komunikasi 6
10 Memahami pelanggan 5
11 Piagam Wajib Pajak 9
Total 53

Konsep dan variabel yang disajikan di atas adalah berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan indikator terrumus berdasarkan improvisasi peneliti. Indikator-indikator ini secara otomatis akan diuji secara empiris melalui cut-off point yakni yang memiliki ? > .500 dalam tabel anti image matrices. Indikator < ? .500 akan dihapus dan tidak diikutkan dalam analisis lebih lanjut. G. Pembahasan Dalam bagian Pembahasan ini, langkah pertama akan disajikan beberapa informasi mengenai test terhadap prosedur analis faktor. Test ini akan dimulai dengan tes KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity, dilanjutkan dengan Anti Image, Total Variance Explained, dan Rotated Component Matrix. Karena keterbatasan halaman, maka tampilan dari test-test di atas tidak seluruhnya disajikan . Kutipan test yang disajikan dalam laporan ini adalah KMO dan Bartlett’s Test, dan Rotated Component Matrix.

Langkah kedua adalah pembahasan dan interpretasi faktor yang merupakan temuan penelitian. G. 1 . KMO dan Bartlett’s Test. KMO dan Bartlett’s Test adalah salah satu teknik dalam analisis faktor yang menunjukkan cukup tidaknya sample serta tercapainya angka petunjuk signifikansi. Dari hasil proses SPSS. diperoleh tampilan sebagai berikut : KMO adalah ukuran kecukupan sample. Dari tampilan ini dapat disimpulkan, bahwa dengan angka .955 sample sudah dianggap lebih dari cukup (Singgih,2006: 28) Demikan pula dengan Bartllet’s Test of Sphericity menunjukkan angka .000, yang berarti signifikan, sehingga data penelitian dapat dilanjutkan dengan analisa berikutnya. G.2. Anti- Image Matrices Anti-Image Matrices adalah suatu daftar yang berisi pengujian kecukupan sample (Measure of Sampling Adequacy = MSA) yang terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama di sebelah atas berisi MSA secara acak, sedangkan bagian kedua yakni bagian sebelah bawah adalah variable dengan MSA yang telah tersusun dengan menunjukkan ? (alpha). Variabel dengan MSA = 1, adalah variabel yang dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. Variabel dengan MSA> 0,5 adalah variabel yang masih bisa diprediksi dan dapat dianalis lebih lanjut, sedangkan varibel dengan MSA

Dari proses analisa faktor dengan menggunakan perangkat lunak SPPS versi 13, ditampilkan Anti Image Matrices. Variabel yang dapat dilanjutkan ke proses berikutnya adalah yang mengandung ? (alpha) minimal 0,50 (Santoso, 2006:33-34). Dari tampilan yang ada ditemukan variable dengan ?. tertinggi .979 yakni ”Di unit ini setiap individu pegawai bersedia untuk membantu pertanyaan WP dengan jawaban lisan” sedangkan variabel dengan ?. terkecil .695 adalah ”Di Indonesia perlu adanya Piagam WP untuk lebih menjamin hak-hak dan kewajiban WP”. Tidak ada variabel yang mempunyai ? < .500, sehingga dalam penelitian ini tidak ada variabel yang dikeluarkan/dihilangkan. Ini berarti bahwa indikator-indikator hasil improvisasi peneliti telah teruji secara empiris. Berikut ini disajikan kutipan beberapa indikator dan besaran ? terbesar dan terkecil sebagai berikut:

Tabel No. 2
Kutipan Beberapa Indikator dan Besaran ?
Pada Anti Image Matrice
Indikator ?
Di unit ini setiap individu pegawai bersedia untuk membantu pertanyaan WP dengan jawaban lisan .979
Di unit ini WP tidak merasa takut memberitahukan jumlah penghasilan dan biaya .974
Dalam melayani WP penyampai pesan dan penerima pesan selalu memeriksa berbagai gangguang dalam salurah pesan .973
Dalam melayani WP pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada bahwan selalu jelas .968
Di unit ini setiap WP secara mudah dapat menghubungi kepala kantor .967
Dalam melayani WP, penerima pesan selalu memahami is pesan dari atasannya .965
Untuk menyusun suatu Piagam WP di Indonesia harus melibatkan semua pihak jakni WP, Perguruan Tinggi, KADIN, dan Ditjen Pajak .814
Di Indonesia untuk menyusun Piagam WP tidak cukup diserahkan penyusunannya ke Ditjen Pajak .707
Di Indonesia perlu adanya Piagam WP untuk lebih menjamin hak-hak dan kewajiban WP .695

G.3. Rotated Component Matrix

Rotated Component Matrix adalah variabel-variabel yang berasal dari Component Matrix yang telah dirotasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan faktor. Program SPSS versi 13 telah melakukan 15 kali interasi dan telah menghasilkan 6 buah faktor sebagai temuan dalam penelitian ini sebagai mana terlihat pada kutipan berikut ini

Tabel No. 3
Kutipan Faktor dan Factor Loading
No. Nama Faktor Factor loading
1 Di unit ini setiap WP yang datang dihormati sebagai tamu yang perlu dilayani
(mewakili 32 variabel aseli lainnya) .862
2 Untuk menyusun Piagam WP di Indonesia harus melibatkan semua pihak, yakni WP, Perguruan Tinggi, KADIN dan Ditjen Pajak
(mewakili 8 variabel aseli lainnya) .719
3 Dalam melayani WP di unit ini penyampai pesan selalu memeriksa apakah isi pesannya telah dipahami oleh penerima pesan.
(mewakili 5 variabel aseli) .676
4 Piagam WP belum dikenal di Indonesia
(mewakili 3 variabel aseli) .717
5 Piagam WP yang selain berisi hak-hak WP yang disebut dalam UU Perpajakan .738
6 D Indonesia untuk menyusun Piagam WP tidak cukup diserahkan penyusunannya ke Ditjen Pajak . .858

Faktor-faktor yang ditemukan menurut istilah SPSS adalah component yang perlu diberi nama baru sesuai dengan pengelompokan yang terjadi dan dengan memperhatikan kerangka berpikir dan kajian literatur. Berdasarkan hal ini maka 6 components yang telah diberi nama baru adalah sebagai berikut:

1. Faktor pertama diberi nama baru sebagai Layanan Prima, karena pengelompokkan variabel-variabel yang mengandung sistem dan isi pelayanan yang menimbulkan kepuasan, dan tidak ada rasa takut Wajib Pajak serta ketersediaan petugas dan pencatatan sebagai sarana komunikasi
2. Faktor kedua diberi nama baru yakni: Pendekatan good governance khsususnya konsep transparansi dan partisipasi dalam menyusun Piagam WP.
3. Faktor ketiga diberi nama baru yakni: Komunikasi yang efektif karena terdapat variabel dimana komunikator selalu memeriksa isi pesan sebelum disampaikan kepada komunikan.
4. Faktor keempat diberi nama baru, yakni: Pendekatan inovatif. Dalam penyusunan Piagam WP yang berisi hak-hak dan kewajiban wajib pajak, diperlukan berbagai pendekatan untuk mendapatkan masukan, sehingga Piagam WP dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dilihat dari sisi Wajib Pajak, Piagam Wajib Pajak yang komprehensif akan meningkatkan kepatuhan perpajaknnya.
5. Faktor kelima karena hanya mengandung satu variabel, maka tetap menggunakan nama aseli variabel. Adanya Piagam WP akan menjamin suatu kepastian bagi Wajib Pajak . Piagam WP perlu disusun yang isinya selain hak-hak yang telah disebut dalam undang-undang perpajakan, juga perlu dilengkapi dengan kewajiban-kewajiban dan dikodifikasikan dalam satu udang-undang tersediri.
6. Faktor ke enam karena juga hanya terdiri dari satu variabel, maka tetap menggunakan nama variabel aselinya. Temuan ini menghendaki adanya keterlibatan dan partisipasi dari pihak lain yang terkait dengan perpajakan dalam menyusun Piagam WP.

H. Kesimpulan.

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang sekali gus sebagai sistem nilai yang dianut oleh wajib pajak, adalah:
1. Adanya layanan prima dari fiksus kepada wajib pajak
2. Pendekekatan good governance dalam arti melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan Piagam Wajib Pajak
3. Komunikasi yang efektif
4. Pendekaan inovatif
5. Ada kepastian bagi wajib pajak
6. Pendekatan keterlibatan dan partisipasi.

Penulis,
Safri Nurmantu*
——————————————–
Daftar kepustakaan

Caiden, Gerald E, 1982, Public Administration, Second Edition, California, Palisades Publishers, Fransisco, London, Toronto, Singapore, Sydney, McGraw-Hill International Editon, hal. 591 -593
Cooper Donald R, and Pamela S. Schindler, 2006, Business Reseach Methods, Ninth Edition, Boston, San Fransisco, London, Toronto, Singapore, Sydney, McGraw-Hill International Edition.
E.S. Savas, 2000, Privatizaton, The Key to Better Government, New York, London, Chatham House Publishers, hal. 122.
Esman dalam Turner, Mark and David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development, London, Macmillan Press Ltd.
Farnham, David and Sylvia Horton, 1993, Managing the new public services, London, The Macmillan Press, ltd. hal. 14
Henderson, Michael and Dougal Thompson, 2003, Values At Work, The Invisible threads between people, performance and profit, Auckland, HarperBusines
Malhotra, Naresh K, 1991, Marketing Research, Third Edition, London, Sydney, Toronto, Prentice Hall International
Malhotra, Naresh, K, 1996, Marketing Research, The Applied Orientation, Georgia, Prentice-Hall International, Inc. hal. 643-644
Nasucha, Chaizin, 2005, Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik, Jakarta, Grasindo
Osborne, David dan Peter Plastrik, 1996, Banishing Bureacracy, The Five Strategies For Reinventing Government, Reading, Massachusetts, Amsterdam, Singapore, Addison-Wesley Publishing Company Inc.
Osborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming, Reading, New York, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., hal. 167
Pace, R Wayne and Don F. Faules, 1994, Organization Communication, New Jersey, Printice Hall.
Parasuraman, A, 1991, Marketing Research, Second Edition, Reading, California, New York, Addison-Wesly Publicshing Company.hal. 762
Patricia W. Ingraham, Barbara S Romzek, 1994, New Paradigm For Government, Issues for the Changing Public Service, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers, hal. 1
Rosenbloom, David H., Robert S. Kravchuk, 2005, Public Administration, Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector, New York, Sydney, McGraw-Hill, hal. 21
Santoso, Singgih, 2006, Menggunakan SPSS Untuk Statistik Multivariat, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
Soomerfeld, Ray M, Hersel M. Anderson, Horace R. Brock, 1983, An Introduction To Taxation, New York, San Diego, San Fransisco, London, Sydney, Toronto, Hacourt Brace Jovanovich, Inc.
Supranto, 2004, Analisis Multivariat, Arti dan Interprestasi, Jakarta, Rineka CIPTA.
Susan Albears Mohrman et.al., 1998, Tomorrow’s Organization, Crafting Winning Capabilities in a Dynad.mic World, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers, hal. 185.
Thuronyi, Victor, 1996, Tax Law Design and Drafting, Washington, International Monetary Fund.
Thomas J. Peters and Roberts H. Waterman Jr., 1982, Op.cit., hal. 47
Tonge, Richard, 1993, “ Financial Management” dalam Farham, David dan Sylvia Horton, 1993, Managing The New Public Services, Houndmills, Bastinstoke, London, The Macmillan Press Lt
Wallschutzky, I., 1984, “Possibly Causes of Tax Evasion”, dalam journal of Economic Psychology, vol. 5, no. 4.
Zeithhaml, Valarie A, A Parasuraman, Leonard L. Berry, 1990, Delivering Quality Service, Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York, Oxford, Singapore, Sydney, The Free Press, hal. 20-21

Artikel dalam Jurnal Akademik

Serra, Pablo, 2005, “Performance Measures in Tax Administration: Chile as A Case Study”, dalam Public Administration and Development”, no. 25 tahun 2005.
Hultman, Ken, 2005, “ Evaluating Organizational Values”, dalam Organization Development Journal, Chesterland: Winter 2005. Vol.23 Iss 4.
Ingraham, Patricia Walace, 2006, “ Building Bridges over Troubled Waters: Merit as a Guide” dalam Public Administration Review, Washingto: Jul/Aug 2006. Vol.66 Iss 4.
Kelly, Janet M, 2005, “The Dilemma of the Unstatisfied Cutomer in a Market Model of Public Administration” dalam Public Administration Review, Washington: Jan/Feb 2005, Iss1 hal 77-78
Torres, Lourdes, 2005, “Service Charter: Reshaping Trust in Government-The Case of Spain” dalam Public Administration Review: Washington: Nov/Dec 2005. Vol. 65 Iss 6 .
Yang, Kaifeng, 2005, ”Public Administrators’Trust in Citizens: A Missing Lindk in Citizen Involvement Efforts”, dalam Public Administration Review, Washington: May/Jun 2005. Vol. 65 Iss 3

Categories: Artikel Pajak

One Response so far.

  1. alisca damayanti says:

    Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai perpajakan, perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan negara ini.
    Negara yang maju dapat dilihat dari sitem perpajakan di negaranya.
    Saya juga mempunyai link perpajakan yang mungkin dapat bermanfaat, silahkan kunjungi Komunitas Pajak Universitas Gunadarma

Leave a Reply