Abstrak
Kepercayaan rakyat Amerika Serikat kepada pemerintah mereka berada pada titik 24%, suatu titik terendah sejak 9/11, sedangkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah dilihat dari beberapa indikator internasional sepert CPI dan BPI serta posisi pada IT yang berada pada nomor 143 dari 179 negara sulit untuk tidak dikatakan sebagai : rendah. Terkecuali kemampuan bidang politik dan keamanan tertentu, hampir semua bidang menunjukan ketidakmampuan pemerintah Indonesia yang tercermin pada berbagai penomena tentang antri kebutuhan pokok rakyat disertai berbagai keluhan rakyat tentang ketidakmampuan pemerintah dalam mendekati kesejahtraan rakyat, yang sering terwujud dalam bentuk unjuk rasa yang berkepanjangan.
Makalah ini disusun berdasarkan data sekunder dan literatur dengan tujuan mendiskripsikan keadaan kepercayaan penduduk/rakyat kepada pemerintah. Disajikan beberapa teori/konsep tentang keperacayaan publik kepada pemerintah dan dari konsep atau dan dimensi ini diadakan dialog dengan peserta seminar. Hasil seminar ini diharapkan dapat ditingkatkan menjadi proposal suatu penelitian tentang trust ini government.
Kepercayaan adalah satu hal yang mutual dan reciprocal, saling dan timbal balik. Penduduk, baik secara rational maupun relational yang tidak melihat dan merasakan, bahwa pemerintah mampu memberikan kesejahtraan kepada rakyatnya, dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Pemerintah yang kehilangan kecepercayaan dari rakyat akan dapat menimbulkan crisis gezah, crisis of authority yang selanjutnya dapat menimbulkan gesekan-gesekan, mulai dari kaos sampai kepada hura hara yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemakzulan.
Untuk dapat meningkatkan kepercayaan penduduk kepada pemerintah perlu untuk meningkatkan accountability, bukan saja di bidang finance, tetapi juga legal, ethical, functional dan political accountablity. Peningkatan accountability dilaksanakan melalui peningkatan kepuasan penduduk. Selain itu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah.

I. Pendahuluan
Harian The New York Times yang ditayangkan hari ini, Jumat, 2 Mei 2008 menyuguhkan kembali artikel tentang kepecayaan rakayat Amerika kepada pemerintahnya yang berada pada titik terencah sejak serangan 9/11 yakni hanya sekitar 24%. Di Inggeris terdapat laporan dari UK Standards Commision, bahwa kepercayaan publik terhadap politisi di negrei Inggeris tetap berada pada ‘worringly low level’ (http:// www.britac. ac.uk/new/ release.asp?/News ID=220, diakses 26.4.08)(4). Di dalam negeri, kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah dilihat dari beberapa indikator internasional sepert CPI (Corruption Perception Index) dan BPI (Bribe Payers Index) serta posisi pada IT (International Tranparency) pada nomor 143 dari 179 negara sulit untuk tidak dikatakan sebagai : rendah. Terkecuali kemampuan bidang politik pemerintah dalam masalah keamanan di Aceh, Poso, Ambon dan Papua, hampir semua bidang menunjukan ketidakmampuan pemerintah Indonesia yang tercermin pada berbagai penomena tentang antri beras, minyak tanah, pupuk dan barang keputuhan pokok lainnya. Proses antri disertai dengan berbagai keluhan rakyat tentang ketidakmampuan pemerintah dalam mendekati kesejahtraan rakyat. Demikian pula tentang unjuk rasa yang berkepanjangan, yang pada akhir-akhir ini sudah menuju kepada titik kritis yakni berbagai ungkapan tentang “turunkan harga”, serta keberanian sejumlah Bupati dan Camat untuk menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan bantuan langsung tunai.
Dalam keadaan “tenang dan normal” sekalipun pembahasan tentang kepercayaan kepada pemerintah atau lebih spesifik lagi kepercayaan kepada birokrasi pemerintah selalu menarik, karena pemerintah berdasarkan “le contract soscial” mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan penduduk. Keunggulan pertama adalah, pemerintah mempunyai akses dan sekaligus menguasai berbagai sumber daya terutama sumber daya keuangan dan sumber daya alam. Kedua pemerintah mempunyai wewenang untuk rule dan response, untuk mengatur dengan kekuasaan dan menjawab berbagai kebutuhan penduduk. Dalam keadaan terentu pemerintah berwenang untuk mencabut nyawa seorang terpidana mati.
Karena berbagai keunggulan yang dipegang pemerintah ini, maka jika pemerintah tidak mampu melaksanakan amanat dalam “le contract sosial”, maka pihak penduduk tak boleh disalahkan. Benefit harus kepada rakyat: pro pupoli! Pihak pemerintahlah yang salah, setidaknya tidak mampu untuk melaksanakan ikrar dalam “le contract sosial” tersebut. Sebaliknya pihak penduduk berwenang untuk menuntut kepada pemerintah dari cara yang paling halus dan sopan sampai kepada pemakzulan.
Berdasarkan urain di atas, masalah pokok dalam makalah ini adalah konsep-konsep apa yang ada dalam trust in government dan bagaimana upaya teoritis dalam meningkatkan trust in government tersebut. Dapatkah upaya teoritis tersebut diterapkan di Indonesia pada tingkat departemen, direktorat jenderal atau unit/lembaga yang lebih kecil?
II. Metodologi
Penyusunan makalah ini didasarkan pada data sekunder dan studi literatur. Data sekunder digunakan sebagai sumber rujukan tentang penomena rendahnya mutu kepercayaan pemerintah di negara-negara barat dan khususnya di Indonesia, sedangkan studi literatur digunakan untuk mendapatkan teori/konsep terkait. Tidak/belum diadakan penelitian lapangan. Berdasarkan tujuan penjelasan, makalah ini bersifat diskriptif. Teori dan konsep yang dapat meningkatkan trust in government di Indonesia akan menjadi salah satu bahan dialog dalam seminar ini.

III. Literatur terkait

Dari ilmu negara yang mempelajari timbulnya kedaulatan tidak dapat diliwatkan filsafah tentang Le contract Social oleh Rousseau (1712 -1778) yang mengajarkan tentang bagaimana penduduk melakukan perjanjian. Dalam perjanjian ini Rousseau memfiksikan bahwa penduduk yang sebelumnya mempunyai kedaulatan individu yang penuh, kemudian melakukan perjanjian sosial dan bersepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatan itu kepada suatu lembaga yang kemudian bernama L’etat, staat, state atau negara. Dengan demikian, menurut Rousseau kedaulatan berasal dari rakyat. Hampir tiga abad sesuah Rousseau meninggal, beberapa pakar baik secara langsung atau tidak langsung terinspirasi oleh Rousseau memperkenalkan teori tentang social capital yang intinya adalah trust. Para pakar tersebut antara lain Robert Putnam dan Francis Fukuyama. Putnam terkenal dengan salah satu bukunya yang terkait dengan social capital yakni: The Properous community: social capital and public life (1993) dan Fukuyama dalam artitkel Social Capital (2000). Di Indonesia dikenal Robert Lawang dengan bukunya Kapital Sosial (2005).
Selain memberikan definsi tentang social capital sebagai : “generalized trust, norms of reciprocity and networks”, (Macdonald, 2004) Putnam juga berargumentasi bahwa dimensi-dimensi dalam social capital, khususnya dimensi social trust dan social activisme dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bjornskov). Selanjutnya Fukuyama (2000) menyatakan bahwa timbulnya kepercayaan kepada pihak lain, baik kepada individu, kelompok individu maupun organisasi, dapat terjadi seketika berdasarkan nilai atau norma informal yang dimiliki bersama yang memungkinkan anggota organisasi berkerja sama dengan pihak lain. Jika anggota suatu masyarat mengharapkan bahwa pihak lain juga akan berperilaku dapat dipercaya dan jujur, maka kedua pihak akan sampai pada tingkat trust one another. Rasa percaya ini berlaku sebagai minyak pelumas dalam setiap organisasi secara efisien.
Job (2005) mempertanyakan atas dasar apa penduduk pertacaya kepada pemerintah? Job menjawab sendiri bahwa kebanyakan teoritis cenderung mengingkuti ratio view, yaitu rasionalitas yang timbul karena pemerintah berhasil dalam kinerja menyediakan barang-barang publik (public goods). Job selanjutnya mengemukakan dua faktor tentang trust in government, yakni rational dan relational factors. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menangani ekonomi bangsa .
Di bidang perpajakan Caro (1993) menyimpulkan mengapa wajib pajak di Cili tidak mau membayar pajak dengan menyebutkan delapan penyebab, tiga diantaranya terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah/fiskus. Tiga penyebab itu adalah: “ karena mereka mencuri uang saya; karena jika mereka menangkap saya, maka saya dapat menyelesaikannya dan walaupun saya tidak membayar, tidak akan terjadi apa-apa”.
Yang (2005) menyatakan rasa percaya kepada pemerintah akan eksis jika pihak pemerintah percaya kepada rakyat dan sebaliknya raktyat percaya kepada pemerintah. Trust adalah suatu yang mutual and reciprocal. Kepercayaan kepada pemerintah akan timbul jika pemerintah menunjukkan kinerja nyata kepada rakyat, kinerja mana sebaliknya akan menimbulkan kepercayaan dari pihak rakyat kepada pemerintah.
Dalam hal rasa percaya rakyat sedang menurun, Torres (2005) mengusulkan supaya pemerintah yang mengambil inisiatif. Pemerintah harus mengkreasi kegiatan yang dapat memberikan pemberdayaaan kepada rakyat. Torres pada akhirnya menyatakan, bahwa rasa percaya rakyat kepada pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana sektor publik beroperasi dan bagaimana melayani penduduk.
Fard dan Rostamy (2007) menyatakan, bahwa accountability dapat mempertinggi rasa percaya penduduk kepada pemerintah melalui peningkatan kepuasan penduduk. Menurut kedua penulis ini, yang dimaksud dengan accountability tidak saja terbatas pada accountability bidang keuangan tetapi juga meliputi legal, ethical, functional dan political accountability.
Torres (2005) menyatakan, untuk lebih menajamkan kepercayaan penduduk kepada pemerintah (reshaping trust in governmnet) perlu diciptakan Service Charter, yaitu suatu piagam yang berisi uraian tugas dari setiap unit kerja pemerintah tentang bagaimana melayani penduduk. Di tempat lain Service Charter disebut Citizen Charter atau Piagam Penduduk yang dibuat pemerintah bersama parlemen berisi setiap layanan dan prosedur untuk melaksanakan serta mengajukan keberatan/keluhan
IV. Kerangka Teori
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa trust in government adalah sesuatu yang mutual dan reciprocal, sesuatu yang harus dilakukan oleh dua pihak – yakni pemerintah dan penduduk, dan berlaku timbal balik. Kepercayaan penduduk kepada pemerintah akan timbul jika memang secara rasional penduduk melihat dan merasakan kinerja pemerintah untuk kesejahtraan rakyat. Rasa percaya juga timbul karena ada hubungan-hubungan antara organisasi yang memberikan pelayanan kepada penduduk menuju kepada kesejahtraan tersebut.
Untuk dapat meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah, maka pemerintah dapat menempuh perilaku pelayanan publik yang accountable di seluruh bidang kenegaraan, baik di bidang finance, legal, ethical functional maupun political accountability. Di samping itu untuk mempertajam rasa percaya kepada pemerintah, maka perlu secara bersama-sama pemerintah dan penduduk membentuk Piagam Penduduk yang berisi layanan pemerintah kepada penduduk termasuk cara menyampaikan keluhan dalam hal piagam tersebut tidak dipenuhi pemerintah. Rasa percaya penduduk kepada pemerintah juga dapat dicapai dengan memberdayakan penduduk melalui peningkatan kualitasnya

V. Pembahasan.
Berdasarkan sajian pada kerangka teori di atas, maka konsep-konsep yang akan dibahas (dalam seminar ini akan didialogkan) adalah :
1. Mutual and reciprocal, apakah ada upaya dari pihak penduduk dan pemerintah untuk saling percaya, adakah upaya pemerintah untuk menunjukkan bahwa kinerja pemerintah menunju kepada kesejahtraan rakyat. Sebaliknya apakah penduduk dapat menangkap atau menyimak bahwa pemerintah betul-betul sedang berusaha untuk menuju ke kesejahtraan rakyat?
2. Social Trust, apakah masyrakat saling mempercaya? Bagaimana menimbul rasa percaya diantara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat atau individu kepada pemerintah.
3. Finance Accountability, apakah penduduk mempunyai akses untuk mengetahui financial report pemerintah, apakah pemerintah sudah memberikan akses ke arah hal ini. Kalau belum mengapa, hambatan-hambatan apa yang dihadapi. Sejauh mana opini/endapat penduduk terhadap financial report ini “didengarkan” oleh pemerintah, khususnya dari segi pengeluaran? Apa tindak lanjutnya?
4. Legal accountability: sejauh mana adanya fair justice, dan sejauh amar putusan peradilan dapat diakses?
5. Ethical accountability : sejauh mana pemerintah dan penduduk berlaku adil, jujur dan tidak memihak dalam kehidupan bernegara sehari-hari.
6. Functional accountability, sejauh mana penduduk dapat mengetahui bahwa departemen atau lembaga lain telah berfungsi sebagaimana mestinya? Saluran apa yang dipakai untuk mengetahui hal ini? Apa hambatan dan dorongan yang dihadapi?
7. Political accountability : bagaimana sejauh mana kekuasaan dibagi dan disebarkan kepada kekuatan-kekuatan politik, pertimbangan apa yang diberlakukan?
8. Upaya-upaya apa yang telah dan direncanakan untuk meningkatkan trust in government? Faktor-faktor mana yang merupkan pendorong maupun penghambat? Etc.

VI. Kesimpulan
Terdapat teori, bahwa trust dapat meningkatan economic growth. Juga terdapat beberapa konsep tentang trust in government yang telah dipraktikan di beberapa negara maju. Terdapat pula sejumlah jalan keluar untuk meningkatkan trust in government. Di duga konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam penelitian di Indonesia, baik per departemen, direktorat jenderal maupun di unit/lembaga yang lebih kecil-

Terima kasih.– wassalam

Safri Nurmantu

Daftar Kepustakaan

Bjornskov, Christian, 2005, “The Determinants of Trust”, Social Sciences Research Network, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract.id=900183
Fard, Hassan Danaee dan Ali Asghar Anvary Rostomy, 2007. “ Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the Role of Public Accountancy” dalam Public Organization Review, Dec 2007, Iss 4, hal. 331-345
Fukuyama, Francis, 2000, “Social Capital” dalam Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, Culture Matters, How Values Shape Human Progress, New York, Basic Books.
Job, Jenny, 2005, “How is trust in governement created? It begins at home, but ends in parliament” dalam Australian Review of public Affairs, Volume 6, Number 1, 1-23 http://www.australiarn review.net/journal/v6/n1/ job.html, 26 April 2008
Yang, Kaifeng, 2005, “Public Administrator’s Trust In Citizens: A missing Link in Citizen I involvement Efforts” dalam Public Administration Review, Washington, Vol. 65 Iss 3, hal. 273-286.
Lawang, Robert, 2006, Kapital Sosial, Jakarta, Universitas Indonesia.
Macdonald, Laura, 2004, “ Generating Social Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective”, dalam Canadian Journal of Politial Science, Toronto: 2004, Vol. 37. Iss. 3 hal. 751-754
Torres, Lourdes, 2005, “Service Charter: Reshapiing Trust in Government, The Case of Spain” dalam Public Administration Review, Washington, Vol 65, Iss. 6 hal. 687.690

The British Academy News, Why is trust in government so low, Transparency and trust don’t always mix, http://britac.ac.uk/news/release.asp?NewsID=220

Categories: Artikel Pajak

Leave a Reply