Dosen : Prof.Dr. Safri Nurmantu, M.Si
Senin, 27 Mei 2013

Pada Pengantar Pajak telah dibahas jenis-jenis pajak ganda:
1. Internal double taxation
2. International double taxation
3. Juridical double taxation
4. Economic double taxation

Pajak ganda itu sangat memberatkan wajib pajak. Menyadari bahwa pajak berganda itu sangat memberatkan, bahkan dapat merusak bisnis wajib pajak, menghalangi investasi, maka upaya-upaya untuk menghindarkan pajak ganda telah dilakukan dengan beberapa metoda baik secara sepihak oleh suatu negara (unilateral), atau melalui perjanjian antara dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Untuk Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2012 telah terdapat lebih dari 80 P3B (?).
Soemitro (1976) mengetengahkan tiga cara untuk menghindarkan pajak ganda. Dalam pengertian menghindarkan pajak ganda terkandung juga pengertian memperkecil beban pajak ganda. Tiga metode tersebut adalah Metoda Unilateral, Metoda Bilateral dan Metoda Multilateral

A. Metoda Unilateral:
Metoda penghindaran pajak ganda secara unilateral adalah metoda yang dilakukan oleh suatu negara melalui undang-undang perpajakan dalam negeri sendiri atau national tax law atau domectic tax law. Metoda penghindaran pajak berganda secara unilateral terdiri dari:

A. Exemption method yang terdiri dari :

a. Exemption without progression atau full credit
b. Exemption with progression

B. Credit Method yang terdiri dari :

a. Full credit
b. Direct tax credit, ordinary tax credit
c. Indirect tax credit, underlying tax credit
d. Fictitious tax credit
e. Reduced rate
f. Tax deduction

Jika kita sedang membahas exemption method, maka materi yang kita bahas adalah penghasilan, terutama penghasilan yang bersal dari luar negeri. Selanjutnya jika kita sedang membahas credit method, maka materi yang kita sedang bahas adalah kredit pajak, yakni pajak penghasilan yang telah dipotong di luar negeri. Berikut ini disajikan metode-metode penghindaran pajak ganda.

A.   Exemption method, yang terdiri dari :

a.   Exemption without progression atau full exemption
Dalam metoda ini semua penghasilan luar negeri, misalnya dividen tidak ikut dihitung, dan karenanya hanya penghasilan dalam negeri saja yang dikenakan pajak. Misalnya penghasilan dalam negeri Rp. 300.000.000,–  dan penghasilan berupa dividen dari luar negeri Rp. 200.000.000,–  maka yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan dalam negeri saja yakni atas Rp. 300.000.000,– saja dengan menggunakan tarif yang berlaku untuk jumlah itu.

b.   Exemption with progression
Dalam metoda ini semua penghasilan luar negeri juga tidak dikenakan pajak, akan tetapi penghasilan luar negeri tersebut dijumlahkan terlebih dahulu dengan penghasilan dalam negeri untuk mendapatkan tarif yang progresif. Misalnya:
Penghasilan Dalam Negeri : Rp.300.000.000,–
Penghasilan Luar Negeri : Rp.200.000.000,–
World-wide income : Rp.500.000.000,–
Selanjutnya diumpamakan struktur tarif dalam negeri pada negara yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

Penghasilan yang dikenakan pajak tetap saja penghasilan yang diterima di dalam negeri yakni sebesar Rp.300.000.000,– akan tetapi tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebesar 35%.

B.  Credit Method yang terdiri dari :
a.  Full credit
Dalam full credit, pajak yang telah dipotong di negara manca, seluruhnya dapat dikreditkan di dalam negeri. Misalnya penghasilan di luar negeri sebesar Rp. 200.000.000,– dipotong income tax sebesar 15% atau Rp. 30.000.000,– Penghasilan dalam negeri Rp. 300.000.000,– sehingga worldwide income menjadi Rp. 500.000.000,–. Jika PPh terutang atas Rp. 500.000.000,– sebesar Rp.125.000..000,– (dengan tarif PPh Badan di Indonesia berdasarkan UU 36/2008) maka jumlah pajak yang telah dipotongkan di luar negeri sebesar Rp. 30.000.000,– tersebut di atas dapat dikreditkan atau diperhitungkan sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :
PPh terutang atas world-wide income . . . Rp. 125.000.000,–
Kredit pajak luar negeri . . . . . . . . . . . . . . . Rp.   30.000.000,–
Masih harus dibayar :            Rp.    95.000.000,–

b. Direct tax credit, Ordinary tax credit
Ordinary tax credit atau kredit pajak biasa adalah kredit pajak yang dianut oleh antara lain Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 UU Pajak Penghasilan. Kredit Pajak yang telah dipotong di luar negeri (KPLN) disebut sebagai kredit pajak faktual. Selain itu, dikenal pula kredit pajak teoritis yakni kredit pajak sebagai hasil penghitungan perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan worldwide income dikalikan dengan PPh terutang atas worldwide income. Masih dalam contoh yang sama seperti di atas, kredit pajak faktual sebesar Rp. 30.000.000,– sedangkan kredit pajak teoritis diperoleh dengan cara :
200/500 x Rp. 125.000.000,– = Rp. 50.000.000,–
Kredit pajak yang diperkenankan adalah kredit pajak yang terkecil antara kredit pajak faktual dan kredit pajak teoritis.
Dalam contoh ini kredit pajak yang diperkenankan untuk dikurangkan adalah sebesar Rp. 30.000.000,– sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :
PPh terutang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Rp. 125.000.000,–
Kredit pajak, PPh Pasal 24 . . . . . . . . . . . . . Rp.   30.000.000,–
PPh yang kurang dibayar :       Rp.    95.000.000,–
Dalam contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila tarif di luar negeri lebih rendah dari tarif di dalam negeri, maka kredit pajak faktual yang berlaku. Sebaliknya jika tarif pajak di luar negeri lebih tinggi daripada tarif di dalam negeri, maka kredit pajak yang dapat diperhitungkan adalah kredit pajak teoritis, karena jumlahnya lebih kecil.

Istilah kredit langsung atau kredit tidak langsung dikutip dari penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, dengan contoh antara lain sebagai berikut:
PT A di Indonesia merupkan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di negara Z yang dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US$100.000.00. Tarif Pajak Penghasilan atas laba perseroan yang berlaku di negara X adalah 48% dan tarif pajak dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas adalah sebagai berikut:
Keuntungan Z Inc US$ 100.000.00
Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) : 48% US$ 48.000.00 (-)
US$ 52.000.00
Pajak atas dividen : 38% . . US$ 19.760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$32.400.00

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut dinyatakan, bahwa :
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$19.760.00
Pajak Penghasilan (Corporate Income Tax) atas Z Inc. sebesar US$48.000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penhghasilann yang terutang atas PT A, karena pajak pajak sebesar US$48.000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuantungan Z Inc. di negara X.

Mencermati pajak terhadap penghasilan dalam hal ini penghasilan berupa dividen yang diterima langsung dari luar negeri dan pajak terhadap laba, laba mana tidak langsung diterima oleh wajib pajak di Indonesia, sistem ini dapat dikatakan sebagai direct tax credit. Menurut Soemitro direct tax credit terbatas pada pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi.
Demikian pula dalam Glosssary dinyatakan: “Where a credit is given for foreign tax imposed on the person claiming the credit, this is sometimes referred as a “direct credit” to disitinguish it from an indirect tax credit”. Pengertian person di sini tentu saja memperhatikan pengertian person dalam Pasal 3 baik OECD Model maupun UN Model: the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons”. Pembahasan dan contoh Indirect tax credit akan disajikan pada huruf c berikutnya.
Selanjutnya perlu dipahami bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia menyatakan, bahwa rugi yang diderita perseroan pada suatu negara tidak ikut diperhitungkan atau dikompensasikan dalam menghitung world-wide income. Perhitungan kredit di setiap negara manca dihitung sendiri-sendiri. Sistem ini disebut ordinary tax credit, per country limitations dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
PT. Citra Subur Hijau pada tahun 2010 menerima/memperoleh PKP Dalam Negeri sebesar Rp.740.000.000,– dan juga menerima Dividen dari perusahaan-perusahaan di luar negeri, dan setelah dikurskan masing-masing sebesar :

Negara A . . . . . . . . . . . . .Rp. 360.000.000,–, income tax rate: 25%
Negara B . . . . . . . . . . . . .Rp. 250.000.000,– income tax rate: 35%
Negara C . . . . . . . . . . .     Rp. 164.000.000,– income tax rate : 20%
Rugi di Negara D . . . . . . Rp. 210.000.000,– income tax rate: 25%
PKP dalam negeri Rp. 740.000.000,–
World-wide income: Rp.1.514.000.000,– dengan mengabaikan jumlah rugi yang diderita di Negara D.

PPh terutang atas world-wide income berdasarkan tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp.378.500.000,– Selanjutnya dihitung KPLN setiap Negara baik yang faktual maupun yang teoritis, kemudian dipilih KPLN terendah sebagai kredit pajak yang diperkenankan untuk dikreditkan atau yang disebut sebagai PPh Pasal 24, karena diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Perhitungan Kredit Pajak yang diperkenankan atau PPh Pasal 24 sebagai berikut:

Negara A:
KPLN faktual : 25% x Rp.360.000.000,– = Rp.90.000.000,–
KPLN teoritis: 360/1514 x Rp.378.500.000,– = Rp.90.000.000,–
Jumlah KPLN faktual dan teoritis kebetulan sama yakni sebesar Rp. 90.000.000,-
Negara B:
KPLN faktual : 35% x Rp.250.000.000,– = Rp.87.500.000,–
KPLN teoritis: 250/1514 x Rp.378.500.000,– =Rp.62.500.000,–
Jumlah KPLN terkecil adalah KPLN teoritis atau PPh Pasal 24 sebesar Rp. 62.500.000,–
Negara C:
KPLN faktual : 20% x Rp.164.000.000,– = Rp.32.800.000,–
KPLN teoritis: 164/1514 x Rp.378.500.000,– =Rp.41.000.000,–
Jumlah KPLN terkecil adalah KPLN faktual atau PPh Pasal 24 sebesar Rp. 32.800.000

Perhitungan kredit pajak dari setiap Negara secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

PPh terutang atas world-wide income . . . . . . . . . . . . . Rp. 378.500.000,–
Kredit Pajak:
PPh Pasal 24 di negara A : Rp.90.000.000,–
PPh Pasal 24 di negara B : Rp.62.500.000,–
PPh Pasal 24 di Negara C : Rp.32.800.000,– +
Jumlah Rp.185.300.000,-(-)
Kurang bayar/PPh Pasal 29 Rp.193.200.000,–

Jumlah kurang bayar ini tentu saja masih dapat diperhitungkan dengan kredit pajak dalam negeri seperti PPh Pasal 21 (untuk WP Orang Pribadi) dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebagai withholding tax dan PPh Pasal 25 sebagai pre-payment melalui self assessment.
Harap anda pahami, bahwa pada umumnya tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterapkan sebahagian terbesar negara-negara baik maju maupun berkembang cenderung berikisar antara 10%-20%. Contoh pada soal di atas hanyalah sekedar memberikan gambaran tentang bagaimana memilih jumlah pajak terkecil atara KPLN faktual dan KPLN teoritis. Lagi pula dengan adanya tax treaty yang mengatur reduced rate atas capital income (bunga, dividen dan royalty), tentu saja tarif income tax atas capital income hanya akan berkisar pada angka 10% saja.
Selanjutnya, sebagai refreshing mata kuliah Pajak Penghasilan Badan, harap anda hitung contoh perhitungan di atas, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008 yakni memperhatikan adanya ketentuan reduced rate ‘penurunan tarif’.
Sebagaimana diketahui wajib pajak badan dalam negeri terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,– mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto tersebut sampai dengan Rp.4.800.000.000,–
Inti ketentuan tentang fasilitas reduced rate tersebut adalah:
a. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas ini terbatas pada wajib pajak badan dalam negeri. Jadi tidak berlaku bagi bentuk usaha tetap dan wajib pajak orang pribadi.
b. Nilai peredaan sampai dengan Rp.50.000.000.000,–
c. PKP sampai dengan Rp.4.800.000.000,–

Untuk memberikan variasi perhitungan, harap anda kerjakan di rumah perhitungan berdasarkan Pasal 31 E UU Pajak Penghasilan tersebut, soal yang disajikan dibawah ini.

PT Subur Hijau Utama pada tahun buku 2010 menerima PKP dalam negeri sebesar Rp.750.000.000,– Di samping jumlah ini diterima pula dari negara manca dividen para penyertaan pada: X Coy di Negara A sebesar Rp.120.000.000,– yang telah dipotong income tax sebesar 32%; dividen dari Y Coy di negara B sebesar Rp.260.000.000,– yang telah dipotong income tax sebesar 28%; dividen dari Z Coy di negara C sebesar Rp.320.000.000,– yang telah dipotong income tax sebesar 30%. Harap anda hitung PPh Pasal 29 atau pasal 28A jika terdapat data keuangan selama tahun 2010 tentang bukti pemotongan PPh pasal 22 sebesar Rp.5.600.000,– bukti pemotongan PPh pasal 23 sebesar Rp.60.000.000,– dan bukti setoran PPh pasal 25 selama tahun 2010 a Rp.10.000.000,– sebulan.

Perhitungannya sebagai berikut :
Worldwide income : Rp.1.450.000.000,–
PPh terutang: 25% x Rp.1.450.000.000,– = Rp.362.500.000,–
Penghitungan kredit pajak luar negeri per negara

Negara A
KPLN faktual : 32% x Rp.120.000.000,– = Rp.38.400.000,–
KPLN teoritis: 12/145x Rp.362.500.000,– =Rp.30.000.000,–
Jumlah KPLN terkecil adalah KPLN teoritis atau PPh Pasal 24 sebesar Rp.30.000.000,–

Negara B:
KPLN faktual : 28% x Rp.260.000.000,– = Rp.72.800.000,–
KPLN teoritis: 26/145 x Rp.362.500.000,– =Rp.65.000.000,–
Jumlah KPLN terkecil adalah KPLN teoritis atau PPh Pasal 24 sebesar Rp.65.000.000,–

Negara C:
KPLN faktual : 30% x Rp.320.000.000,– = Rp.96.000.000,–
KPLN teoritis: 32/145 x Rp.362.500.000,– =Rp.80.000.000,–
Jumlah KPLN terkecil adalah KPLN teoritis atau PPh Pasal 24 sebesar Rp.80.000.000,–

Perhitungan kredit pajak dari setiap Negara secara bersama-sama adalah sebagai berikut:
PPh terutang atas world-wide income . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp. 362.500.000,–
Tax Credit :
1. PPh Pasal 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rp. 5.600.000,–
2. PPh pasal 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.60.000.000,–
3. PPh Pasal 24:
di negara A: Rp.30.000.000,–
di negara B : Rp.65.000.000,–
di Negara C : Rp.80.000.000,– +
Jumlah Rp.175.000.000,–,+
Rp.240.600.000,–

Pre-Payment
PPh Pasal 25:
12 x Rp.10.000.000,– . . . . . . Rp.120.000.000,–
PPh Pasal 29/Kurang bayar . . . Rp. 1.900.000,—

Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi mahasiwa dan pemerhati yang lebih suka mengerjakan soal dalam sebuah tabel, perhitungan di atas akan menjadi sebagai berikut:

 

c. Indirect tax credit
Pada kutipan pengertian direct tax credit yang diambil dari Glossary di atas, selain direct tax credit, dikenakan pula indirect tax credit atau disebut juga underlying tax credit atau credit for underlying taxes yang menurut Surahmat : “ Metode ini sama dengan indirect tax credit, yaitu kredit pajak tidak saja diberikan atas pajak yang dikenakan atas dividen, tetap juga kepada pajak atas laba usaha asal dividen tersebut dibayarkan”

Selanjutnya, Glossary memberikan definisi sebagai berikut :
In relation to a dividend, an indirect credit may be granted for the tax levied on the profit of the company out of which the dividends have been paid (also referred to as “underlying tax’). When dividend pass through a chain of companies, the credit may also be given for the tax levied on the profits of each company in the chain. In some cases this is limited to number of levels, or “tiers”. Such relief may be given either under tax treaty or in accordance with unilateral provisions.

Jadi, indirect tax credit atau kredit pajak tidak langsung adalah kredit pajak berupa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba perseroan. Disebut tidak langsung, karena sesungguhnya tidak ada penghasilan berupa dividen yang langsung diterima oleh perseroan di dalam negeri, dengan contoh sebagai berikut:
X Coy di negara A mempunyai penyertaan sebesar 30% pada Y Coy di negara B. Pada tahun buku 2010 Y Coy tersebut mencapai taxable income sebesar US$500.000 dengan tarif income tax sebesar 25% dengan perhitungan sebagai berikut:

Taxable Income . . . . US$500.000.00
Income tax 25% . . . . US$125.000.00
Profit after tax . . . . . US$ 375.000.00

Beban pajak di negara B US$125.000 sebanding dengan penguasaan sahamnya yakni sebesar 30% x US$125.000 = US$37.500.00 dapat dikredikan oleh X Coy di negara A.

Perhatikan, X Coy di negara A sama sekali tidak menerima penghasilan secara langsung dari US$500.000.00 yang pajaknya sebesar US$ 125.000.00 tersebut, namun pajaknya dapat dikreditkan. Jumlah pajak penghasilan atas perseroan sebesar US$125.000.00 yang disebut sebagai indirect tax credit.

Sistem pajak penghasilan di Indonesia tidak menganut sistem ini. Berdasarkan definisi Surahmat di atas, pada saat dividen dibagikan yang berasal dari US$375.000.00, tentu akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen. Jumlah pajak yang dikenakan atau dipotong ini terhadap dividen yang dibagikan seperti telah diuraikan di atas, juga dapat dikreditkan di negara A yang kreditnya disebut direct tax credit.

d. Fictitious tax credit
Fictitious tax credit atau disebut tax sparing adalah kredit pajak yang berasal dari source country dimana perseroan yang melakukan usaha di source country dibebaskan dari pengenaan pajak perseroan dan pajak dividen (tax holiday). Walaupun menikmati tax holiday, akan tetapi jumlah laba dan pajak penghasilan yang terutang tetap dihitung dan dicantumkan dalam suatu SKP. Karena menikmati tax holiday, jumlah pajak penghasilan terutang tidak perlu dibayar, akan tetapi SKPnya dapat dibawa ke home country dan disana jumlah pajak penghasilan yang terutang (akan tetapi tidak dibayar karena tax holiday) dikreditkan terhadap pajak penghasilan atas penghasilan global. Harap diperhatikan walaupun namanya fictitious atau fiktif yang secara nyata nyata tidakada pemotongn pajak di source country, akan tetapi penghitungan kredit pajak ini terhadap pajak terutang atas WWI di negara domisili, bukanlah suatu tindak pidana.

e. Reduced Rate
Untuk menghindarkan pajak berganda atau untuk mengurangi atau meringankan beban pajak berganda, undang-undang pajak domestik mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atas beberapa penghasilan tertentu. Misalnya pajak atas dividen diturunkan dari 20% menjadi 10%. Penurunan tarif ini tentu saja dilakukan secara sepihak oleh negara yang bersangkutan

f. Tax Deduction
Untuk menghindarkan pajak berganda, atau untuk pengurangi beban pajak berganda, undang-undang pajak domestik memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri dan di sana sudah dikenakan pajak, maka besarnya pajak yang dipotong di luar negeri tersebut dikurangkan dari penghasilan (tax against income). Sistem ini tidak dianut di Indonesia.

B. Metoda Bilateral
Pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak secara bilateral, adalah pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak yang disepakati bersama antara dua negara melalui suatu perjanjian khusus yang disebut sebagai Convention atau Agreement.
Dalam menyusun perjanjian tersebut negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang menjadi anggota OECD menggunakan OECD Model, sedangkan bagi negara-negara berkembang menggunakan UN Model.

Kedudukan Tax Treaty terhadap National Tax Law
Dengan berlakunya tax treaty maka dalam suatu negara terdapat dua sumber hukum dalam perpajakan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berasal dari negara treaty partner. Yang pertama adalah ketentuan dalam tax treaty dan yang kedua adalah ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan, bahwa :

1. Tax treaty memberikan wewenang pemajakan. Jika wewenang pemajakan telah diberikan kepada salah satu negara perjanji, maka ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik yang seterusnya akan berlaku. Misalnya, ada seorang akuntan dari Singapura mendapatkan job di Indonesia dalam hal ini di Jakarta. Akuntan tersebut berada di Jakarta dalam rangka melakukan kegiatan profesionalnya selama 93 hari, maka berdasarkan Pasal 13 P3B Indonesia – Singapura, (dimana dinyatakan bahwa time test melebihi 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan) yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akuntan tersebut di Indonesia adalah fiskus Indonesia. Jadi hak pemajakannya ada pada fiskus Indonesia. Selanjutnya apakah akuntan tersebut akan dianggap sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri, maka ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang berlaku. Karena dalam UU PPh 2000 time test-nya untuk menentukan apakah termasuk Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri adalah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, maka akuntan tersebut diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri. Penghasilannya di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26, yakni dengan tarif PPh sebesar 20% atas gross basis.

2. P3B lebih superior daripada undang-undang domestik. Dalam hal terjadi benturan antara P3B dan undang-undang domestik, maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B. Misalnya dalam Pasal 26 UU PPh disebutkan, bahwa atas pembayaran dividen ke luar negeri terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto. Sedangkan dalam Pasal 10 P3B tarifnya adalah 10%. Maka yang berlaku adalah tarif dalam P3B yakni yang 10%.

3. P3B tidak menciptakan pajak baru. Jika dalam pasal-pasal dalam P3B tercantum jenis pajak lain di luar yang telah mempunyai dasar hukum dalam bentuk undang-undang di Indonesia, maka pajak tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Jenis pajak itu hanya berlaku bagi negara mitra penjanji saja. Dalam hal ini dapat dijadikan contoh ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UN Model tentang Tax Covered, yang berisi tentang pajak-pajak yang diliputi oleh perjanjian perpajakan yang disepakai oleh kedua belah pihak. Pasal 2 ayat 2 UN Model menyebutkan, bahwa : “there sehall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposes on total income . . . as well as taxes on capital appreciation”. Tax on capital appreciation adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap kenaikan nilai modal atau harta. Misalnya jika pada awal tahun WP A membeli valas sebesar USS5000 dengan kurs @ Rp.8.000,– dan pada akhir tahun kurs telah menjadi @ Rp.9.500,– dengan kasat mata dapat diketahui bahwa nilai kurs telah naik @ Rp.1.500,– Jika dijual di pasar uang WP A akan menerima laba kurs 5.000 x Rp.1.500,– = Rp.7.500.000,– Apakah terhadap laba kurs tersebut akan menjadi Objek Pajak Penghasilan di Indonesia? Untuk menjawab hal ini perlu diketahui sistem pajak penghasilan yang di anut di Indonesia sehubungan dengan capital appreciation tersebut

Sistem pajak penghasilan di Indonesia menganut asas realization principle, artinya penghasilan baru akan dikenakan pajak apabila penghasilan telah direalisasi, baik secara cash basis maupu secara accrual basis. Dengan demikain jika valas sebesar US$5000 tersebut masih tetap ada dalam lemari besi WP A, artinya belum dijual ke pasar uang, maka laba kurs tersebut belum dapat dikenakan pajak. Tapi, jika misalnya valas tersebut dijual ke pasar uang, maka laba kurs tersebut sudah dapat dikenakan pajak.

Dengan demikian capital appreciation yang diatur dalam Pasal 2 UN Model tersebut tidak berlaku bagi penduduk Indonesia, dan hanya berlaku bagi penduduk pada Negara mitra penjanji. Jadi tax tax treaty tidak menciptakan pajak baru selain dari yang telah diatur undang-undang.

Kemudahan perpajakan atau fasilitas perpajakan.
R. Mansury telah menyajikan secara sistematis fasilitas yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu :
1. Fasilitas yang berhubungan dengan Subjek Pajak.
2. Fasilitas sebagai Bentuk Usaha Tetap
3. Fasilitas berkenaan dengan Harta Tak Gerak
4. Fasilitas Penghasilan dari Usaha
5. Fasilitas dalam sektor Perkapalan dan Penerbangan
6. Fasilitas Penurunan tarif
7. Fasilitas berkenaan Penghasilan Pengalihan Harta
8. Fasilitas berkenaan Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
9. Fasilitas di negara domisili untuk meniadakan pajak ganda.

Jenis-jenis fasilitas tersebut akan dibahas secara khusus pada pasal-pasal yang bersangkutan dalam UN Model. Fasilitas terhadap subjek pajak misalnya akan dibahas pada Pasal 4 dan fasilitas terhadap bentuk usaha tetap akan dibahas pada Pasal 5. Demikian pula dengan pasal-pasal lain.

C. Metode Multilateral

Pencegahan pajak berganda secara multilateral pernah dilaksanakan di beberapa negara Eropa, akan tetapi hasilnya kurang memuaskan karena berbagai kepentingan dari negara-negara yang melakukan perjanjian. –

Categories: Artikel Pajak, Buku

4 Responses so far.

  1. Joharudin says:

    Terima kasih Pak Safri, atas artikelnya. Sungguh mencerahkan. Saya baru saja menemukan website Bapak per hari ini, Selasa 16 July 2013 secara tidak sengaja yang berawal dari keiginan saya menemukan topik mengenai tax sparing credit. Saya berharap Bapak berkenan terus dapat mengunggah artikel-lain dibidang pajak international. Terima kasih.

    wassalam,
    Joharudin

  2. MBAS says:

    Pak saya kurang mengerti

  3. Agus Widodo says:

    Terima kasih atas artikel Bapak. Mohon izin untuk mengutip sebagai referensi dalam kuliah saya. Sangat membantu….

  4. Mardiana says:

    Terima kasih pak atas informasinya.

    Semoga kebaikan Bapak dibalas Oleh Alloh SWT, Aamiin.

Leave a Reply