Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

 

Yang  terhormat:

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia

Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua dan Senat Akademik Universitas Indonesia

Para Guru Besar tamu

Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Indonesia

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar FISIP  Universitas Indonesia

Teman-teman sejawat dosen Universitas Indonesia

Para mahasiswa Universitas Indonesia.

 

 

Pemungutan padjak adalah suatu kekuasaan jang demikian besarnja jang berada ditangan negara, ja bahkan “hukumnja”   dapat ditjiptakan oleh negara sendiri, djustru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakjat, kepada kesedjahteraan umum, sehingga mendjelma mendjadi keadilan.

Prof.Mr. Sindian Isa Djajadiningrat

Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Fiskal, Fakultas Hukum

dan Pengetahuan Masjarakat, Universitas  Indonesia.

Jakarta, 28 Mei 1960

 

Hadirin yang terhormat.

Pertama-tama, marilah  kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang  memperkenankan kita pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul di ruang Sidang Terbuka Senat Universitas Indonesia, untuk mengikuti upacara pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Secara khusus, saya sangat berterima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia  dan Ketua  Dewan  Guru Besar   Universitas  Indonesia atas segala perhatian sehingga memungkinkan saya untuk dapat berdiri di atas podium kehormatan ini.  Judul  pidato saya pagi ini adalah Membangun dan Memelihara Kepercayaan  Kepada  Pemerintah, Belajar dari Teori dan Praktik Perpajakan.

 

Hadirin yang terhormat,

Pada bagian awal pidato ini, saya ingin mengajak para hadirin untuk menghargai dan menghormati kemampuan dan keberhasilan  Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah keamanan nasional. Kemampuan  dan  keberhasilan Pemerintah khususnya prestasi Pemerintah menegakkan dan mempertahankan keamanan di Aceh, Poso, Ambon dan  Papua  telah  menimbulkan  kestabilan keamanan dan  rasa aman penduduk menuju ke arah kesejahteraan rakyat. Tak terbilang jumlah  jiwa, tenaga dan sumber-sumber lain yang  dapat  diselamatkan  dan   dihematkan   dengan  terciptanya kestabilan   keamanan   ini.  Selain   itu  peranan  dan sumbangan  Pemerintah Indonesia menjadi mediator pada konflik internal salah satu negara anggota  ASEAN  patut dihargai. Semua rakyat Indonesia mendoakan dan mengharapkan supaya pemerintah mampu untuk to do the right thing seperti pada bidang keamanan tersebut.

Di lain pihak, dalam tujuh  sampai sepuluh tahun terakhir terdapat penomena tentang menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah baik secara global dan terutama secara nasional. Harian The New York Times  yang  ditayangkan   hari  Jumat, 2 Mei 2008 menyuguhkan kembali artikel tentang kepercayaan rakyat Amerika kepada   pemerintahnya yang berada pada  titik terendah sejak peristiwa  9/11 yakni hanya sekitar 24%  just about always and most of the time. 75% menyatakan sebagai only some time dan never.  Di Inggeris  terdapat   laporan  dari UK Standards Commision, bahwa kepercayaan publik terhadap politisi di negeri Inggeris tetap berada pada  ‘worringly low level’ (http:// www.britac. ac.uk/new/ release.asp?/ News ID=220,  diakses 26.4.08).

Di dalam negeri, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berangsur merosot yang diakui sendiri oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (http://www.perbendaharaan.go.id./modul/terkni/index.php?id=863).    Selain itu, kepercayaan rakyat Indonesia kepada pemerintah dilihat dari beberapa indikator sumber-sumber internasional seperti CPI (Corruption  Perception Index) dan BPI (Bribe Payers Index)  serta posisi pada IT (International Tranparency) pada nomor  143 dari 179 negara sulit untuk tidak dikatakan sebagai: rendah. Penomena lain  yang dapat lebih memprihatinkan, adalah Laporan Menteri Dalam Negeri  yang   menyatakan   bahwa  selama tahun 2007 terdapat 7  gubernur dan 3 wakil gubernur, 62 bupati/walikota yang tersangkut korupsi. Dari jumlah ini, 1 gubernur, 4 bupati dan 3 wakil bupati telah diberhentikan  sementara. Selain itu  Menteri  Dalam Negeri telah menyetujui izin pemeriksaan terhadap 327 anggota DPRD (http://www.ti.or.id/press/91tahun/ 2008 bulan/08tanggal /15id/3318). Dari   pengamatan sementara terhadap berbagai sumber informasi, untuk tahun 2008 kasus salah guna wewenang akan ada lagi yang akan terungkap.

 

Hadirin yang terhormat,

Dari  berbagai  penomena  tersebut  saya  khawatir, bahwa – selain  masalah keamanan tersebut di atas – hampir semua  bidang menunjukan ketidakmampuan pemerintah Indonesia yang  tercermin pada berbagai penomena tentang antri beras, minyak tanah, pupuk dan barang  kebutuhan pokok  lainnya. Proses  antri disertai dengan berbagai keluhan rakyat tentang ketidakmampuan pemerintah dalam mendekati kesejahteraan rakyat. Demikian pula tentang unjuk rasa yang berkepanjangan, yang pada akhir-akhir ini sudah menuju kepada titik kritis yakni berbagai ungkapan tentang “turunkan harga”, suatu ungkapan  yang sama dengan salah satu Tri Tuntutan Rakyat pada tahun 1966 yang antara lain disponsori oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Sebagaimana diketahui Tri Tuntutan Rakyat merupakan salah satu sebab jatuhnya pemerintah Orde Lama. Tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas, logika sederhana rakyat mengatakan, bahwa jika pemerintah  mengambil kebijakan untuk mengkonversi minyak  tanah  ke  gas, maka tentu ketersediaan gas akan terjamin pemasokannya.  Tapi  rupanya hal   ini  belum  tercapai. Rakyat mempunyai pengalaman negatif tentang kebijakan pemerintah ini, karena masalah minyak tanah dan gas adalah masalah hidup sehari-hari sebagaian terbesar penduduk Indonesia. Dari berbagai penelitian yang  akan  disebutkan  di  bawah ini,  atas  kebijakan   demikian   rakyat   kehilangan  kepercayaan   kepada  pemerintah,  dan  apa   konsekwensinya? Masih ingatkah kita terhadap kasus Watergate dan Perang Vietnam?  . . . But trust, once lost, is difficult for a government to regain   (Damico et al, 2000:377), yang identik dengan pepatah melayu : sekali lancung ke ujian, seumur orang  tak percaya.

Penomena-penomena   yang    demikian    inilah yang dalam literatur menimbulkan pertanyaan umum: why you don’t trust in your government? How much of the time do you think you can trust the government in Washington? Why do we trust our Congressman?

 

Hadirin yang terhormat,

Administrasi   pajak   tidak    dapat   melepaskan    diri    dari administrasi publik, karena baik teori dan praktek administrasi pajak dilimpahkan dari administrasi negara. Prinsip-prinsip administrasi publik (Shafritz dan Russel, 2000), nilai dan semangat administrasi publik   (Frederickson, 1997),  dan  new   culture   of   public administration (Rosenbloom dan Kravcuk, 2005),  serta new public service  (Dendhardt dan Dendhardt, 2002) diterapkan juga dalam administrasi pajak seperti participation, empowerment dan trust in government.

Selanjutnya, paradigma ilmu administrasi telah berkembang dari old public administration ke new public administration kemudian  ke new public management dan terakhir menjadi new public service (Dendhardt and Dendhardt, 2000). Dalam new public service konsep trust  merupakan salah satu tonggak utama (Dendhardt & Dendhardt, 2003: 79,  115).  Sehubungan   dengan   hal   tersebut,  pertanyaan  yang  relevan  dalam konteks ilmu administrasi adalah bagaimana  membangun  dan membangun kembali serta membina kepercayaan  kepada  pemerintah yang telah merosot   seperti   dikemukan  dalam    penomena-penomena   di  atas?   Tentu   saja monocausal explanation will not work (Harrisson dan Huntington, 2000:3). Tapi  salah  satu  jawaban atas pertanyaan ini adalah hasil penelitian di bidang perpajakan  (Murphy,  2004:190),   yang menyatakan, bahwa penduduk akan lebih ikhlas mempercayai pejabat pemeritah  dan   secara sukarela   akan   patuh dan tunduk kepada keputusan-keputusan dan   aturan-aturan, apabila: 1) penduduk   mempersepsikan pejabat pengambil keputusan  telah  berlaku adil dan netral; 2)  dan penduduk merasa dihargai martabatnya. Dua sebab ini dapat  ditambahkan   dengan   sebab  ke  3 yakni  persepsi tersebut didasarkan  atas   pengalaman-pengalaman   penduduk  yang   diperlakukan secara adil selama ini (Levi, 1998:77-101). Di luar Indonesia, khususnya  di Amerika Serikat   penelitian seperti ini telah banyak dilakukan, sedangkan  di Indonesia penelitian yang demikian tampaknya masih sangat langka.

Dalam keadaan tenang dan normal sekalipun,  pembahasan tentang  kepercayaan  kepada   pemerintah  atau lebih spesifik lagi kepercayaan kepada birokrasi pemerintah selalu menarik.  Pemerintah secara filsafat hukum berdasarkan social contract atau kontrak sosial yang   telah  mulai   diwacanakan  sejak zaman Socrates dan Plato, diteruskan oleh Thommas Hobbes dan Imanuel Kant serta John Locke (Tebbit, 2000: 80-83; Damico et al, 2000: 378) mempunyai kewajiban kepada penduduk. Kontrak sosial  adalah perjanjian  antara  yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan penduduk /rakyat  isi  perjanjian  adalah,  bahwa  pemerintah telah menerima sebagian hak dan kedaulatan  penduduk  untuk   mencapai   tujuan bersama yang telah  disepakati di satu pihak, dan penduduk/rakyat telah   menyerahkan  sebagian   hak   dan    kedaulatannya kepada pemerintah di lain pihak. Konsep perjanjian menurut filsafat ini akan lebih   kuat  dengan  legitimasi   melalui   pemilihan   umum yang demokratis yang dapat disebut sebagai kontrak politik dalam bentuk janji-janji pra-pemilu. Berdasarkan hal ini pemerintah mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan penduduk. Keunggulan pertama   adalah,  pemerintah  mempunyai   akses,    mempunyai   kewenangan untuk melakukan penetrasi dan sekaligus menguasai berbagai    sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  (Rosenbloom dan Kravchuk, 2005: 448) terutama sumber daya keuangan dan sumber daya alam serta perizinan. Kedua, pemerintah mempunyai wewenang untuk  rule dan response, (Goodsell, 2006:629)  untuk  mengatur  dengan kekuasaan  dan  menjawab  berbagai kebutuhan penduduk. Dalam keadaan tertentu pemerintah sebagai perwujudan suatu negara berwenang untuk mencabut nyawa seorang terpidana mati.

Karena berbagai keunggulan yang dipegang pemerintah ini, jika pemerintah tidak mampu melaksanakan amanat dalam kontrak sosial dan kontrak politik  tersebut, maka pihak penduduk tak boleh disalahkan. Benefit harus kepada penduduk, kepada rakyat jelata: pro pupoli! Dalam  perpajakan, apabila  terjadi   keragu-raguan  dalam melaksanakan undang-undang maka terdapat adagium : in dubbio pro contribuente, kepentingan wajib pajak yang diutamakan dan tidak in dubbio  pro  fiscus. Mengapa?  Karena  fiskus/pemerintah  telah  mendapat kesempatan pertama dan posisi dominan dalam menyusun dan menetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam  hal pemerintah tidak mampu melaksanakan amanat dalam kontrak sosial dan kontrak politik, maka  pihak pemerintahlah yang  perlu  mawas  diri, mengkaji kembali, antara lain “mengapa pemerintahan saya tidak mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat”?  Sebaliknya  pihak  penduduk berwenang untuk menuntut kepada pemerintah  dari cara  yang paling halus dan sopan sampai kepada unjuk rasa. Berdasarkan pengamatan dibeberapa negara dan juga di  Indonesia pada tahun 1998,  unjuk  rasa  berakhir  dengan pemakzulan pemerintah yang berkuasa.

Pidato ini saya akan titikberatkan pada kepercayaan kepada pemerintah dengan pendekatan sejarah, yakni membandingkan dan mengkaji  bagaimana membangun kepercayaan wajib pajak   kepada pemerintah yang diwakili oleh rejim pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak[1] (DJP). Pengamatan dan studi dokumen dilakukan terhadap praktik  tahun 1960-an,   dan  penelitian,  konsep serta  teori  yang dilengkapi dengan wawancara. Saya mengambil teori, dan praktik perpajakan di lingkungan DJP tidak berarti DJP sudah suci dari salah guna wewenang  dan  pita merah, tidak!. Saya tidak mengingkari bahwa di sana sini masih  terhadap salah guna wewenang dan pita merah, tetapi ada beberapa praktik dilingkung DJP yang jika dikaji lebih mendalam, diharapkan dapat diterapkan di lembaga-lembaga lain  pemerintah. Di DJP,  yang tiap tarik nafas harus menghasilkan setiap miliar untuk mencapai angka Rp.483,8 triliun tahun 2008 ini, syukur belum ada seorangpun  pegawai DJP  yang tertangkap basah oleh KPK  . . .

 

Hadirin yang saya hormati,

Pada tataran grand theory  terdapat maxims Adam Smith yang menyatakan  bahwa  suatu  negara  akan  menjadi  makmur,  jika   pemungutan pajak didasarkan pada empat kaedah yakni equality, certainty, converience dan efficiency (Brotodihardjo, 1998: 27-29). Pada tataran di bawahnya terdapat teori yang menghubungkan konsep sentralisasi atau desentralisasi wewenang pemajakan yang lebih efektif untuk pemasukan dana ke kas negara. Juga terdapat teori bahwa pemisahan antara lembaga yang memungut pajak  dan  lembaga   yang   memungut   Bea & Cukai dipisah atau disatukan. Secara implisit dikatakan, bahwa withholding tax dan taxpayer’s declaration of estimated income yang merupakan pemberian kepercayaan  kepada  wajib  pajak  dapat secara sukses meningkat penerimaan.  (Kelly dan Oldman, 1973: 1-9,47) yang masing-masing mempunyai  argumentasi  tersediri. Pada   tataran  lebih di bawah, terdapat  sejumlah pendapat sarjana sebagai hasil pengamatan dan studi dokumen yang antara lain mengatakan, bahwa globality dan one progressive rate structure, accretion concept akan lebih adil dalam penerapan pajak penghasilan daripada metode lainnya seperti schedular taxation (Mansury, 2000: 17-18 ).

Tesis sebagai hasil penelitian yang telah diuji  pada umumnya mengaitkan  beberapa   konsep  dalam administrasi seperti sistem, strategi,  reformasi administrasi, koordinasi, kepatuhan,   keadilan kemudahan   administrasi,  struktur,  budaya   sebagai  independent variable  dan peningkatan penerimaan, kepatuhan, dan pelayanan perpajakan sebagai dependent variable dalam pendekatan kuantitatif. Salah satu hasil penelitian  adalah penelitian  Murphy (2004) yang menyatakan, bahwa strategi menurunkan tingkat ketidakpercayaan antara  fiskus  dan wajib  pajak   merupakan sarana efektif untuk mencapai kepatuhan sukarela wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Dalam kalimat yang positif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saling percaya antara pihak fiskus dan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap aturan perpajakan.

Selanjutnya penelitian Murphy tersebut  menunjukkan, bahwa alat ancaman  hukuman paksa secara yuridis  terhadap pembangkang pajak (tax evader), seringkali tidak efektif mencapai tingkat kepatuhan.  Di pihak lain, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  trust perlu dipertimbangkan untuk mengelola ketidakpatuhan  wajib pajak Jika  petugas  pajak bertindak fair, penduduk akan percaya kepada petugas pajak dan akan tunduk kepada keputusan pejabat pajak secara sukarela.  Lima pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini yang terkait dengan prosedur keadilan: neutrality, tax office is fair, respect, trustworthy treatment from the tax office dan consultation.

 

Dalam literatur ditemukan dua pengertian tentang trust, yakni social and political trust, yang  pada kesempatan ini kedua pengertian digunakan sekaligus.  Penelitian  Scholtz  and  Luke  tahun 1998    sebagaimana dikutip  Newton (2001: 205) menyatakan, bahwa social and politic trust  secara signifikan meningkatkan kesempatan-kesempatan bagi penduduk untuk membayar pajak-pajak mereka. Disimpulkan bahwa trust meningkatkan kemungkinan praktis dari kerjasama sosial, dan dalam waktu yang bersamaan mengurangi pembonceng gratis (free-riding citizens), karena sebahagian terbesar penduduk sudah menjadi wajib pajak.

Demikanlah  para   hadirin  yang terhormat,  teori dan hasil penelitian dibidang perpajakan. Berikut akan disajikan salah satu praktik di lingkungan DJP yang menunjukkan adanya kepercayaan dari pihak fiskus kepada wajib pajak yang pada akhirnya menimbulkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam bentuk peningkatan    penerimaan pajak.

 

Hadirin yang terhormat,

Untuk dapat mengetahui salah satu  praktik di lingkungan DJP selama ini, saya ingin mengajak para hadirin untuk kembali ke masa lebih dari 40 tahun silam. Seorang pegawai muda pada Direktorat  Pajak, Julian, sebagai  Kepala  Dinas  Luar pada Inspeksi Pajak     Palembang dengan penuh semangat menjelajahi hilir dan hulu sungai Musi di Palembang, daerah-daerah penghasil karet sebagai hasil bumi andalan  di Sumatra Selatan pada waktu itu.

Wilayah kerja Inspeksi Pajak Palembang meliputi provinsi Sumatra Selatan pada waktu itu yakni wilayah yang sangat luas, yang dewasa ini   sedikitnya meliputi  provinsi Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Selatan sendiri.  Julian muda dan teman sekerja  mulai memperhatikan lingkungan, sungai Musi yang deras, hujan yang datang, atau kabut. Lingkungan alam mempengaruhi    kinerja.  Julian mulai mengamati beberapa kenyataan di lapangan, ada sejumlah pedagang karet yang sukses,  setidaknya dalam ukuran    rumah dan toko sebagai tanda-tanda kemampuan yang nyata. Tanda-tanda kemampuan yang nyata adalah salah satu pintu masuk petugas pajak untuk mendapatkan informasi mengenai subjek dan objek pajak menurut sistem pajak pendapatan.

Julian mengamati bagaimana karet itu ditakik dari pohon, kemudian dicampur dengan sedikit zat lain dan dimasukkan ke dalam tanah dalam ukuran kurang lebih 40 x 30 cm dengan tebal 5 cm.     Setelah didiamkan, getah karet membentuk  lembaran karet. Lembaran karet inilah yang kemudian dijual oleh eksportir ke Singapura dengan imbalan dalam bentuk dolar.

Menurut pengamatan Julian, pada ketika itu sangat banyak dolar beredar di Palembang, dapat dikatakan berlimpah pada tangan eksportir dan pedang karet, akan tetapi fiskus tak dapat melakukan pemungutan pajak. Mengapa?,  karena sistem perpajakan yang       berlaku pada waktu itu berdasarkan Inkomstenbelasting Ordonantie 1944 adalah: tanpa aanslag, tak ada kewajiban membayar pajak,    karena  timbulnya utang pajak berdasarkan faham formal (Nurmantu, 2005:139). Pada Vennootshcapbelasting Ordonantie 1925, fiskus juga tidak dapat melakukan pemungutan karena sifat pajak perseroan yang naheffing (pungutan kemudian) dan zakelijk (nyata-nyata jika sudah ada keuntungan/laba)

Selanjutnya Julian mengamati, bahwa petani dan pedagang   karet lokal, menyerahkan lembaran karet kepada eksportir. Tanda  terima yang diberikan eksportir kepada petani pengumpul dan pedagang  lokal adalah nota yang ditulis tangan dalam kertas yang sangat sederhana, hampir-hampir tak dapat dibaca dan dimengerti oleh petani dan pedagang lokal  karena menggunakan aksara Cina. Informasi yang dapat dipahami dalam nota sederhana itu adalah angka-angka dalam dolar,  yang  dapat diterima pedagang lokal dan petani, jika  lembaran karet  telah laku dijual di Singapura. Tak jarang eksportir membayar kepada pedagang lokal dalam bentuk natura (payment in kind)  seperti kopi, gula, ikan asing, tetapi sebahagian besar dalam bentuk dolar.

Memperhatikan keadaan ini, Julian – menyadari atau tidak – mulai melakukan sense making Chun Wei Choo (1998, 3-7) terhadap lingkungan kerja di lapangan, tentang kepercayaan yang diberikan pedagang lokal/petani karet kepada eksportir karet. Julian dan teman sekerja berpikir, “bagaimana jika kepada eksportir  tersebut diberi kepercayaan untuk memungut pajak pada saat transaksi terjadi?”.  Di sadari atau tidak pada tahap ini Julian dan teman sekerja sedang melakukan knowledge creating (Nonaka & Takeuchi, 1995, 57-74; Chun Wei Choo, 1998, 3-7). Julian dan teman sekerja tidak jarang “ngobrol-ngobrol minum kopi” di rumah-rumah pedagang dan petani pengumpul, yang pada hakekatnya tidak lain adalah berkonsultasi dan membahas duduk bersama menghadapi  satu meja dengan calon wajib pungut tentang sistem yang sedang dalam proses.

Pada saat  konsultasi tersebut, Julian menawarkan, bagaimana kalau nota sederhana sebagai tanda terima tersebut diganti dengan bentuk yang lebih baik, lebih jelas baik kalimat maupun jumlah transaksi dan terutama  ditempelkan meterai. Pada pedagang setuju atas penggantian nota ini, karena adanya meterai lebih meyakinkan para pedagang bahwa transaksi “dijamin negara”. Tentang sifat pungutan yang ditawarkan Julian, sejumlah besar pedagang  setuju, dan ada pula yang menghendaki supaya pungutan itu sekali saja dan tidak perlu dibuatkan lagi Surat Ketetapan Pajak baik Sementara maupun     Rampung[2]. Pro dan kontra di bahas dalam satu meja. Ada tanda-tanda  awal,  pejabat dan penduduk bekerjasama merumuskan dan  menyelesaikan masalah bersama  dalam cara kooperatif dan saling bermanfaat (Denhardt and Dendhart, 2003: 3). Proses inisiasi dan implementasi sebagai bagian inovasi (Chun Wei Choo, 1998, 152) berlangsung.  Setelah yakin akan konsep  ini  Julian sudah berani melalui saluran birokrasi yang ada menyampaikan pemikirannya ke atasannya, melalui kepada Inspeksi Pajak  ke Gedung Departemen Keuangan Lapangan Banteng. Ide utama adalah memberikan kepercayaan kepada  eksportir untuk menjadi wajib pungut pajak pendapatan/perseroan. Dengan memberi kepercayaan kepada  eksportir sebagai pemungut pajak, diprediksikan di satu pihak terdapat efisiensi tenaga dan waktu, di lain pihak fungsi budgetair pajak dapat ditingkatkan. Lebih dari itu wajib pungut merasa dihargai, ada semacam kebanggaan untuk menjadi wajib pungut pada awalnya.

Tampaknya pemikiran Julian dapat dipertimbangkan oleh atasannya di Lapangan Banteng, karena beberapa pejabat teras Direktorat Pajak pada saat itu adalah tamatan perguruan tinggi di Negeri Belanda, antara lain dari Belasting Academie, Rotterdam seperti Sujudno Brotodihardjo, Husein Kartasasmita, Sutadi Sukarja, Tobias Soebekti yang telah mempelajari withholding tax sebagai voorheffing (pungutan pendahuluan) dari pajak pendapatan/perseroan. Atasan Julian yakni Kepala Inspeksi Pajak adalah Hidayat  Saleh  juga adalah alumni dari Negeri Belanda. Dalam literatur perpajakan di negara-negara barat, withholding tax telah dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1924. Ya, memang temuan Julian dan teman sekerja bukan hal baru, sebagaimana  dikatakan   Peters  dan  Waterman:  There’s nothing new under the sun, akan tetapi  bukankah McKinsey 7 S Framework  sebagai temuan belakangan dapat meningkatkan efektifitas organisasi?  (1982:202)

Kondisi sarana komunikasi tahun 1960-an dan  perpustakaan sangat terbatas, jangankan internet dan handphone, bahkan TVRI-pun belum menjangkau seluruh Indonesia. Seorang mahasiswa UI dari Asrama Pengangsaan Timur 17 yang mau menelpon temannya di asrama putri Wisama Rini, harus berteriak-teriak : halooo, Jatinegara, minta sambung nomor . . . . Memperhatikan hasil temuan tersebut yang berhasil diperjuangkan menjadi suatu undang-undang, menimbulkan efisiensi dalam pemungutan pajak, dan peningkatan pemasukan ke kas negara,  maka temuan Julian dan teman sekerja patuh dicatat dalam sejarah dan literatur perpajakan di Indonesia dan mendapatkan penghargaan sebagai inovator  MPO  di Indonesia.

Setelah melalui proses, pemikiran Julian yang didukung oleh pejabat teras di Lapangan Banteng siap untuk dijadikan  undang-undang  sebagai suatu keputusan, decision making, yakni undang-undang tentang MPO (Menghitung pajak Orang-lain). Pemikiran-pemikiran yang berasal dari lapangan – suatu pendekatan induktif – lalu lebih disempurnakan lagi dengan ide-ide dalam self assessment yang dipadankan dengan kata Menghitung Pajak Sendiri yang kemudian secara bersama-sama dengan pemikiran Julian sebelumnya,    melahirkan Undang-Undang No.8 tahun 1967 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1923 Dengan Tatacara Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang-lain. Suatu pemikiran di hulu dan hilir sungai Musi bermuara pada undang-undang.  MPO dan MPS bukanlah suatu pajak baru, melainkan hanyalah tatacara pemenuhan kewajiban perpajakan. Di Indonesia berdasarkan penuturan di atas, MPO lahir lebih dahulu daripada MPS.

Jika diperhatikan kutipan pidato pemangkuan jabatan Prof.Mr. Sindian Isa Djajadiningrat pada awal pidato saya ini, apa yang dilakukan Julian dan teman sekerja, tidak lain adalah “melangsingkan”   kewenangan negara yang begitu luas  dan mentrasferkannya kepada para eksportir. Dalam bahasa perpajakan, sistem official assessment yang begitu luas diimbangi dengan empowerment kepada penduduk dalam bentuk  withholding tax, yang kemudian dilengkapi dengan self assessment. Kata-kata Djajadiningrat “harus disertai dengan pengabdian kepada rakjat, kepada kesedjahteraan umum sehingga mendjelma menjadi keadilan”, telah ditanggapi dan dimaknai serta diisi   dengan empowerment tersebut, sehingga keadilan dalam perpajakan yang didambakan dalam Hukum Pajak, baik oleh Adam Smith yakni equality (Brotodihardjo, 1997: 27, 28 ) maupun Simons (1997: 106, 211) maupun Mansury (2000: 13-14) telah dapat didekati. Temuan Julian dan teman sekerja,  dari segi administrasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi publik berdasarkan efficiency, economy dan equity (Frederickson, 1997: 97-99).

Memperhatikan proses tiga konsep yang dilalui oleh Julian dan  teman sekerja, kemudian disempurnakan di Lapangan Banteng,  yakni konsep  dan praktik sense making, knowledge creating dan   decision making,  maka proses ini identik dengan knowing cycle yang dikemukakan (Chun Wei Choo, 1998:18).  Knowing cycle adakalanya juga disebut segi tiga knowing karena seperti paparan gambar pada halaman berikut, yang menggambarkan tiga lingkaran berbentuk segitiga.  Pada lingkaran pertama, Julian dan teman sekerja menghimpun    pengalaman selama melakukan penjelajahan di desa dan daerah  penghasil karet di Sumatra Selatan.  Pada lingkaran kedua, Julian dan teman sekerja, mewujudkan  tacit knowledge yang tersimpan dalam diri  masing-masing  ke  explisit  knowledge  (Nonaka  dan  Takeuchi,

1995: 62-71) : “Bagaimana kalau kepada para eksportir ini diberi   kepercayaan  untuk memungut pajak pada setiap transaksi”. Pada lingkaran ke tiga dengan kombinasi/intervensi  atasan di Lapangan Banteng  diambil keputusan untuk menyempurnakan explisit knowledge yang tersurat di antara rekan kerja di Palembang tersebut ke  dalam undang-undang.

 

Stream of Experience

 

Sense Making

 

 

Shared Meanings

 

Goal-Directed,

Adaptive Behavior

New Knowledge,

Decision

Making

 

Knowledge

Creating

Capabilities

 

 

 

Demikian salah satu praktik perpajakan di lingungan DJP, yang telah memberikan kepercayaan kepada pedagang sukses yang kemudian diimbangi dengan kepatuhan memungut pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Sistem pemberian kepercayaan kepada pemotong/pemungut pajak (withholding tax) dan  pemberian kepercayaan kepada wajib pajak sendiri (self assessment) tetap dilanjutkan sampai dewasa ini, walaupun undang-undang perpajakan telah beberapa kali  direformasi. Istilah MPO diganti dengan nama pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur

hal itu, yakni pasal 21. 22, 23, 24 dan 26. Dari kenyataan ini, pada konsep menghitung pajak orang lain,  misalnya seorang menerima dividen dari suatu perseroan dipotong pajak yang disebut sebagai  PPh Pasal 23. Sedangkan untuk menghitung pajak sendiri, diatur    dalam Pasal 25, sehingga disebut PPh Pasal 25. Temuan  asli Julian dan teman sekerja dari bumi pertiwi sendiri yang sangat bermakna  telah diganti dengan pasal–pasal tertentu yang bisa diaplikasikan pada undang-undang lain manapun.

 

Hadirin yang saya hormati,

Jika Julian adalah pegawai lapangan, marilah kita lihat pemikiran akademisi pajak hampir empat puluh empat tahun yang lalu.  Pada paradigma new public management   (Osborne & Gaebler, 1992) diwacanakan konsep empowerment  dan decentralization sebagai konsep untuk memberdayakan bawahan dalam struktur organisasi (dan juga memberdayakan  masyarakat)  yang dapat membawa      kepada pemerintah untuk do the right thing.  Empat puluh empat    tahun lalu, Rochmat Soemitro dalam disertasi yang berjudul Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, sekurang-kurangnya menyebut enam kali konsep Freies Ermessen yang identik dengan konsep discretion dan empowerment. Oleh Soemitro kata Freies Ermessen dipadankan dengan kata “kebebasan administrasi”, yaitu kebebasan Kepala Inspeksi Pajak karena jabatannya untuk dapat  melakukan beberapa tindakan tertentu antara lain melakukan pembetulan penetapan pajak kerena kesalahan tulis atau hitung.  Demikianlah ibu dan bapak sekalian, teori dan praktik perpajakan yang     membahas tentang kepercayaan dan empowerment  yang sesungguhnya adalah unsur penting untuk mencapai tujuan pemerintah, khususnya dalam peningkatan penerimaan pajak.

 

Hadirin yang terhormat,

Pada tataran yang lebih luas daripada administrasi perpajakan, yakni pada administrasi publik pada umumnya terdapat beberapa teori yang membahas tentang trust, khususnya membangun dan            memelihara trust in government supaya pemerintah berhasil dalam do the right thing untuk mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Moyano et al menyatakan, bahwa trust adalah the level of confidence citizens have in their government (both politicians and public official) to do the right things and to act appropriately and  honesty on behalf of the public (Moyana et al, 2007: 3-4).

Kepercayaan adalah satu hal yang mutual dan reciprocal,   saling dan timbal balik. Penduduk, baik secara rational  maupun    relational yang tidak melihat dan merasakan, bahwa pemerintah  mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, dapat mengakibatkan pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.   Pemerintah yang kehilangan kepercayaan dari rakyat akan dapat menimbulkan crisis gezah, crisis of authority yang selanjutnya dapat menimbulkan  gesekan-gesekan, mulai dari kaos sampai kepada hura hara yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemakzulan.

Untuk dapat meningkatkan kepercayaan penduduk kepada pemerintah perlu untuk meningkatkan accountability, bukan saja di bidang finance, tetapi juga legal, ethical,  functional dan political   accountability. Peningkatan accountability dilaksanakan melalui    peningkatan kepuasan penduduk. Selain itu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah.

Telah dibahas tentang kontrak sosial yang mengajarkan      tentang bagaimana penduduk melakukan perjanjian. Dalam perjanjian ini Rousseau (Fredman, 1990:81-83) memfiksikan bahwa penduduk yang sebelumnya mempunyai kedaulatan individu yang penuh,     kemudian melakukan perjanjian sosial dan bersepakat untuk menyerahkan sebagian kedaulatan itu kepada suatu lembaga yang kemudian bernama L’etat, staat, state atau negara. Dengan demikian, menurut Rousseau kedaulatan berasal dari rakyat.  Hampir tiga abad sesudah Rousseau meninggal, beberapa pakar baik secara langsung atau tidak langsung terinspirasi oleh Rousseau memperkenalkan teori tentang  social capital  yang intinya adalah trust. Para pakar tersebut antara lain Robert Putnam dan Francis Fukuyama. Putnam terkenal dengan salah satu bukunya yang terkait dengan social capital yakni: The   Properous community: social capital and public life (1993) dan     Fukuyama dalam artikel Social Capital (2000). Di Indonesia dikenal  Robert Lawang dengan bukunya Kapital Sosial (2005).

Selain memberikan definisi tentang social capital sebagai : “generalized trust, norms of reciprocity and networks”, (Macdonald, 2004)  Putnam juga  berargumentasi bahwa dimensi-dimensi dalam social capital, khususnya dimensi social trust dan social activisme dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bjornskov, 2005). Selanjutnya Fukuyama (2000) menyatakan bahwa timbulnya kepercayaan kepada pihak lain, baik  kepada individu, kelompok individu maupun organisasi,   dapat terjadi seketika berdasarkan nilai atau norma      informal yang dimiliki bersama yang memungkinkan anggota organisasi berkerja sama dengan pihak lain. Jika anggota suatu masyarakat mengharapkan bahwa pihak lain juga akan berperilaku dapat          dipercaya dan jujur, maka kedua pihak akan sampai pada tingkat   trust  one  another. Rasa percaya ini berlaku sebagai minyak pelumas dalam setiap organisasi secara efisien.

Job (2005) mempertanyakan atas dasar apa penduduk percaya kepada pemerintah? Job menjawab sendiri bahwa kebanyakan teoritis cenderung mengikuti ratio view, yaitu rasionalitas yang timbul karena pemerintah berhasil dalam kinerja menyediakan barang-barang publik (public goods). Job selanjutnya mengemukakan dua faktor tentang trust in government, yakni  rational dan  relational factors. Kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menangani ekonomi bangsa.

Yang (2005) menyatakan rasa percaya kepada pemerintah akan eksis jika pihak pemerintah percaya kepada rakyat dan  sebaliknya rakyat percaya kepada pemerintah. Trust adalah suatu yang mutual and reciprocal. Kepercayaan kepada pemerintah akan timbul  jika pemerintah menunjukkan kinerja nyata kepada rakyat, kinerja mana  sebaliknya akan menimbulkan kepercayaan dari pihak rakyat kepada pemerintah. Bahkan dalam e-Government, (Szremeta dan Kirby, 2007: 198), jika penduduk tidak percaya terhadap informasi yang berasal dari Pemerintah, maka mereka tidak mau lagi membuka portal, tidak akan   menjawab kuesioner. Dan apabila hal ini terjadi, maka penduduk tidak lagi berpartisipasi dalam e-government.

Fard dan Rostamy (2007) menyatakan, bahwa accountability dapat mempertinggi rasa percaya penduduk kepada pemerintah      melalui peningkatan kepuasan penduduk.  Menurut kedua penulis ini, yang dimaksud dengan accountability tidak saja terbatas pada        accountability bidang keuangan tetapi juga meliputi legal, ethical, functional dan political accountability.

Torres  (2005) menyatakan,  untuk lebih menajamkan kepercayaan penduduk kepada pemerintah (reshaping trust in government)  perlu diciptakan Service Charter,  yaitu suatu piagam yang berisi uraian tugas dari setiap unit kerja pemerintah tentang bagaimana    melayani penduduk. Di tempat lain Service Charter disebut Citizen Charter  atau  Piagam Penduduk yang dibuat pemerintah bersama par

 

lemen berisi setiap layanan dan prosedur untuk melaksanakan serta mengajukan keberatan/keluhan. Di bidang perpajakan dikenal Taxpayer Charter.

Dalam hal rasa percaya rakyat sedang menurun, Torres (2005) mengusulkan supaya pemerintah yang mengambil inisiatif. Pemerintah harus mengkreasi kegiatan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada rakyat, mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai pemerintah. Torres pada akhirnya menyatakan, bahwa   rasa percaya rakyat kepada pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana sektor publik beroperasi dan bagaimana melayani penduduk.

Mengenai keikutsertakan rakyat dalam program-program   Pemerintah, sedikitnya lima sarana yang dapat dilakukan (Brinkerhoff and Crosby, 2002:54) yaitu saling membagi informasi, konsultasi,   kolaborasi, pengambilan keputasan bersama dan pemberdayaan.     Kelima sarana ini masih merupakan tantangan bagi Pemerintah.     Gejala mengutamakan  kepentingan golongan/partai politik merupakan penghambat utama.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa trust in government adalah sesuatu yang mutual dan reciprocal, sesuatu yang  harus      dilakukan oleh dua pihak –  yakni pemerintah dan penduduk, dan  berlaku timbal balik. Kepercayaan penduduk kepada pemerintah akan  timbul jika memang secara rasional penduduk melihat dan merasakan kinerja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Rasa percaya juga timbul karena ada hubungan-hubungan antara organisasi yang    memberikan pelayanan kepada penduduk menuju kepada kesejahteraan tersebut.

Konsep kepercayaan kepada pemerintah adalah suatu konsep yang tidak berdiri sendiri. Konsep ini  adalah hasil suatu proses yang didahului dengan upaya-upaya yang dapat dilihat dan dirasakan    penduduk, bahwa pemerintah telah berlaku adil dan berpihak kepada rakyat. Penduduk yang mempuyai pengalaman bahwa pemerintah   telah berlaku adil dan memihak kepada kepentingan penduduk, maka pemerintah itu  akan dipercayai dan didukung oleh penduduk.

Bloomgarden (2007) menyatakan, bahwa pemimpin yang     dipercaya adalah syarat utama untuk mencapai keberhasilan trusted leadership as an imperative for success. Walaupun pendapat Bloomgarden ini dibahas pada administrasi bisnis, akan tetapi dengan     pendekatan new public management, prinsip-prinsip dalam administrasi bisnis dapat diterapkan dalam administrasi publik.

Untuk dapat meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah, maka pemerintah dapat menempuh perilaku pelayanan publik yang accountable di seluruh bidang kenegaraan, baik di bidang finance, legal, ethical functional  maupun political accountability. Di samping itu untuk mempertajam rasa percaya kepada pemerintah, maka perlu secara bersama-sama pemerintah dan penduduk membentuk Piagam Penduduk yang berisi layanan pemerintah kepada penduduk termasuk cara menyampaikan keluhan dalam hal piagam tersebut tidak dipenuhi pemerintah. Rasa percaya penduduk kepada pemerintah juga dapat dicapai dengan memberdayakan penduduk melalui peningkatan kualitasnya.

Berdasarkan sajian di atas, maka beberapa pertanyaan pokok dapat diajukan untuk membangun dan membina kepercayaan kepada pemerintah:

  1. 1.    Mutual and reciprocal, apakah ada upaya dari pihak penduduk dan pemerintah untuk saling percaya, adakah upaya pemerintah untuk menunjukkan bahwa kinerja pemerintah menuju  kepada kesejahteraan rakyat. Sebaliknya apakah penduduk  dapat menangkap atau menyimak bahwa pemerintah betul-betul sedang berusaha untuk menuju  ke kesejahteraan rakyat?
  2. 2.    Social Trust, apakah masyarakat saling mempercayai? Bagaimana  menimbulkan  rasa  percaya   diantara   sesama  anggota  masyarakat dan antara masyarakat atau individu kepada     pemerintah.
  1. 3.    Finance Accountability, apakah penduduk mempunyai akses untuk mengetahui financial report pemerintah, apakah pemerintah sudah memberikan akses ke arah hal ini. Kalau belum mengapa, hambatan-hambatan apa yang dihadapi.  Sejauh  mana opini/pendapat penduduk terhadap financial report ini  “didengarkan” oleh pemerintah,  khususnya dari segi pengeluaran? Apa tindak lanjutnya?
  2. 4.    Legal accountability, sejauh mana  adanya fair justice, dan  sejauh mana putusan peradilan dapat diakses?
  3. 5.   Ethical accountability, sejauh mana pemerintah dan penduduk berlaku adil, jujur dan tidak memihak dalam kehidupan bernegara sehari-hari.
  4. 6.    Functional accountability, sejauh mana penduduk dapat   mengetahui bahwa departemen atau lembaga lain telah       berfungsi sebagaimana mestinya? Saluran apa yang dipakai untuk mengetahui hal ini? Apa hambatan dan dorongan yang dihadapi?
  5. 7.   Political accountability, sejauh mana kekuasaan dibagi dan disebarkan kepada kekuatan-kekuatan politik, pertimbangan apa yang diberlakukan?
  6. 8.    Upaya-upaya apa yang telah dan direncanakan untuk meningkatkan trust in government? Apakah items dalam RAPBN mendukung ke arah pembangunan kepercayaan kepada pemerintah.
  7. 9.   Sejauh mana keikutsertaan rakyat dalam pembagian informasi yang merata dan seimbang, konsultasi, kolaborasi, pengambilan keputusan dan  dan pemberdayaan dilaksankan? Sejauh mana hal-hal telah disiapkan sejak dari penyusunan RAPBN dan implementasi APBN?

 

Hadirin yang terhormat,

Sebagai akhir pidato ini saya ingin mengatakan, bahwa terdapat teori dan praktik dalam perpajakan, bahwa trust dapat meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan sukarela. Pada tataran administrasi publik, trust dapat meningkatkan economic growth yang berujung pada kesejahteraan rakyat.  Dengan segala   kelebihan dan keterbatasan yang ada dalam teori dan praktik perpajakan di Indonesia, diharapkan lembaga-lembaga lain pemerintah dapat juga menerapkan konsep trust in government sesuai dengan kondisi pada masing-masing lembaga. Pengikutsertaan rakyat dalam program-pprogram Pemerintah masih terkendala oleh kepentingan golongan dan partai politik.

Kepada almamaterku, Universitas Indonesia sebagai research university, kiranya meningkatkan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma penelitian di bidang kesejahteraan dengan antara lain   melakukan penelitian  pada konsep dan praktik : trust in government. Untuk kesejahteraan bangsaku.

 

Hadirin yang terhormat,

Tibalah saya pada bahagian dari dari pidato. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bapak dan ibu yang disebutkan di bawah ini yang telah secara langsung memberikan bantuan, sumbangan pemikiran dan doa, sehingga saya dapat berdiri di podium kerhormatan pagi ini. Perkenankan saya  secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dekan FISIP-UI ketika itu Prof. Dr. der Soz. Gumilar  R. Somantri yang telah memberikan     kesempatan kepada saya untuk menikmati berbagai fasilitas yang ada di ruang SSRC (Selo Soemardjan Research Centre) untuk menyelesaikan disertasi saya pada tahun 2006. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dekan-dekan FISIP-UI yang telah     membina saya dari sejak mahasiswa, menjadi asisten muda dan lektor. Kepada Prof. Dr. Selo Soemardjan, dekan FISIP-UI pertama,  penulis teringat kuliah pak Selo  pada tahun 1964 dalam mata kuliah Sosiologi Indonesia tentang nilai panutan sebagai bagian budaya Indonesia. Menurut pak Selo ada tiga lembaga yang ada dalam sistem panutan di Indonesia yakni orang tua, guru dan ratu/pemimpin. Ajaran pak Selo tentang sistem panutan ini masih sangat releven dengan keadaan di Indonesia dewasa ini. Hanya ratu/pemimpin yang dapat menciptakan budaya jujur, adil dan memenuhi janji yang akan dipatuhi rakyatnya menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Kepada Prof. DR. Mirriam Budiardjo, MA yang telah mengajarkan kepada saya untuk menghagai hak-hak pegawai sebagai hak kemanusiaan dan menjaga keharuman nama UI tak akan dapat saya lupakan, Kepada Prof.Dr. Tobias Soebekti MPA yang mengajarkan kejujuran dan kesederhanaan. Kepada Prof.Dr. Manase Malo N yang memberi kepercayaan kepada saya sebagai Pembantu Dekan II dan sekali gus sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kepindahan Kampus dari Rawamangun ke Depok pada tahun 1984, saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada Prof.Dr. Juwono Sudarsono yang mengutamakan peningkatan mutu akademik staf pengajar saya ucapkan banyak terima kasih.   Kepada Mr. Santoso Brotodihardjo sebagai mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, sebagai cikal bakal Direktorat Jenderal Pajak, yang telah mengangkat saya sebagai asisten beliau dalam Hukum dan Administrasi Pajak  pada tahun 1970 saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa pengusulan Mr. Santoso Brotodihardjo mungkin saya tidak akan menjadi    dosen.  Kepada guru-guru besar saya tersebut  saya ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya kepada pimpinan Departemen Ilmu Administrasi yang berturut-turut dipegang oleh Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Tobias Soebekti, MPA,  Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu, Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA,  Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH, Dr. Waluyo Iman Isworo, Mec (PA) dan terakhir Prof. Dr. Eko Prasojo, tak lupa saya mengucapkan terima kasih. Kepada Ketua Departemen Ilmu Administrasi yang   baru, Dr. Roy Salomo, MSc yang telah membentuk panitia dalam   persiapan dan penyelenggaran upacara pada hari ini setelah berbagai pemikiran sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa terhadap karier akademik saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengangkat saya menjadi Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu  Administrasi di Universitas Indonesia. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Senat Guru Besar Universitas Indonesia dan    Senat Guru Besar FISIP-UI yang telah mencalonkan dan mengusulkan saya sebagai Guru Besar Kepada Menteri Pendikan Nasional   Republik Indonesia.

Secara khusus, sekali lagi -saya mengucapkan terima kasih    kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr.der Soz. Gumilar R. Somantri, Wakil Rektor  Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid, MSi,  Dekan FISIP-UI  Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MA.  penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis menjadi dosen inti FISIP-UI. Demikian juga kepada Ketua Departemen Ilmu Administrasi Prof. Dr. Eko Prasojo yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk menjadi dosen inti. Kepada Ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH penulis mengucapkan banyak terima kasih. Demikian pula kepada Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA sebagai ketua Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi periode sebelumnya. Rasa terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada dosen senior Program Studi Administrasi Fiskal Prof. R.  Mansury PhD.

Kepada Prof. Dr. Bob Waworuntu,  Prof. Dr. Martani Huseini dan Prof. Dr. Gunadi, MSc yang telah memberikan bimbingan dalam rangka penyelesaian penulisan disertasi saya beberapa waktu lalu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Dr. Chaizi Nasucha yang telah banyak memberikan masukan. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Idris Pulungan dan Drs. Edwardly I. Pamuntjak sebagai pengurus teras IKPI Pusat.

Kepada rekan-rekan dosen yakni Prof.Dr. Masliana Bangun Sitepu, Drs. Djaka Permana MSi. PhD, Dr. Waluyo Iman Isworo, MEc (PA), Drs. Henry Ch. Walandouw, Drs. Pantius G. Soeling, MSi. dan Dr. Amy Rahayu, MSi tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kepada, Dr. Lisman Manurung, MSi, Drs. Untung Soebagio, MM  dan Drs. Bulizuar  Buyung, MM, Drs. Chrisman. Jimmy Lamban Gaol  serta  teman  sejawat  lainnya tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih. Kepada sejawat pada Program Studi Administrasi Fiskal yaitu sdri Dra. Titi Muswati P., MSi, Dra. Ning Rahayu, MSi,  Dr. Haula Rosdiana, dan Drs. H. Iman Santoso, MSi, dan Dra. Erbiana, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini.  Khusus kepada sdri. Dra. Inayati, MSi yang menjadi koordinator panitia pada upacara pagi ini, saya ucapkan terima kasih. Demikian pula kepada teman sejawat lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih. Kepada SATPAM dari   penjaga pintu gerbang UI serta lingkungan, tak lupa saya ucapkan  terima kasih.

Kepada teman-teman dosen inti angkatan pertama tahun 2006/2007, khususnya kepada Prof. Dr. Muhammad Mustofa, Prof. Dr. Ahmad F. Saifuddin, Prof. Dr. Robert Lawang, Prof. Dr. Ibnu Hamad, Prof. Dr. Zulhasril N, Dr. Makmur Keliat, Dr. A. Suhelmi, Dra. Febrina Rosinta, MSi, dan Dra. Eny Angraeni dan Drs. Teguh Kurniawan, MSc, tak lupa penulis ucapkan terima kasih. Berbagai masukan  yang saya terima dari anda semua sangat bermanfaat dalam penyusunan pidato ini. Kepada Drs. M. Asrori, MA, FLMI dan Drs. M. Riduansyah, MSi serta kepada Prof. Dr. Burhan Magenda, MA, tak lupa saya ucapkan terima kasih  atas segala perhatiannya.Kepada saudara-saudara staf di Program D-III,  S-1 Regular, Ekstensi, Program Pascasarjana dan  staf di Departemen Ilmu Administrasi saya ucapkan banyak terima kasih. Bantuan anda selama ini bagi saya sangatlah bermanfaat.

Kepada bapak Julian, SE, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berwawancara secara mendalam, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Kepada Ketua STIAMI H.M Syahrial Yusuf, SE, MM, MBA, dan kepada Ir. Panji Hendrarso, MM sebagai Ketua Yayasan, Ilomata, dan bapak Drs. Amrullah Satoto yang mewakili seluruh pengurus dan manajemen Yayasan Ilomata & STIAMI saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Kepada Prof.Indria  Samego PhD dan Dr. Hasim Abudullah masing-masing sebagai      Direktur dan Direktur Pelaksana Program Pascasarjana STIAMI saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya.

Selanjutnya kepada pamanda alm. Drs.Hi. Mohammad Baga  yang mengajarkan kepada saya betapa pentingnya ketelitian dan kejujuran dalam menghadapi segala sesuatu terutama dalam  mempelajari perpajakan, dan kepada bapak H.N Sumual sebagai Direktur Utama PT. Konsultasi Pembangunan Semesta yang sejak awal 1970an   mengajar kepada saya,  bahwa tugas seorang warga negara yang  menjadi pengusaha/wiraswasta adalah membayar pajak kepada pemerintah,  dan karena itu, kata beliau  “buatlah barisan pembayar pajak”, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kepada keluarga Prof Dr. Hi.  Muchlis Ramli yang telah puluhan tahun menjadi keluarga dalam muslim mengajarkan kepada saya betapa pentingnya kita mengatakan sesuatu itu benar jika hal itu benar dan mengatakan salah, jika sesuatu itu salah., saya ucapkan terima kasih. Kepada bapak dan ibu guru saya sejak dari SD, SMP, dan  SMA Negeri Gorontalo yang   hadir pada upacara ini maupun yang tidak lagi sempat, saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga kepada teman-teman seangkatan  dari SMA Negeri Gorontalo yang hadir pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih.

Kepada keluarga saya, kepada istri dan anak serta cucu saya;   istri saya Hj Suwarsinah yang telah mendampingi saya dalam suka dan duka selama 39 tahun, serta kepada anak-anak saya Poppie      Indriyanti Mantu,  Mohammad Andrianto Mantu (alm.),  Helena    Kesuma Mantu, Mohammad Affan Mantu dan Mohammad Iksan Mantu,  papa ucapkan terima kasih atas pengertian isteri dan anak-anak semua. Begitu pula kepada cucu-cucu saya: Annisa Alifia    Mantu, M. Anshori Aditiya Mantu, Tsabita Aqila Rizky, Rifda Zauza Rizky dan Putri,  kalian adalah permata yang menyejukkan mata dan hati. Kepada besan saya, Tengku Syahbuddin dan nyonya, Drs.      Suprihadi dan nyonya,   Suharno dan nyonya,  Djafar Abdul  Hamid dan nyonya tak lupa saya ucapkan terima kasih.

Kepada saudara-saudara sekandung saya, alm. Drs. H. Arifin Nurmantu  dan nyonya yang telah memberi dorongan kepada saya untuk ikut test masuk UI tahun 1963, kepada kakak  alm. Ny.        Rohayana Mantu dan pak Yamin Machmud, kepada kakak Ny.     Trisnawati  dan alm kakak Murdin Lie, kepada kakak Prof. Dr Farid Nurmantu dan Prof. Dr. Johanna Mantu Kandow, kepada adik Drs. Zulkarnain Nurmantu dan nyonya, kepada adik Drs. Mansur Mantu dan nyonya,  kepada adik Natsir Nurmantu dan nyonya dan kepada adik Ny. Laila Mantu S.Sos dan Dr. Fahruddin Maksud, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, yang sampai pada pagi ini berusaha menghadiri  upacara pengukuhan ini. Kepada adik ipar saya, Prof.Dr.Ir. Bambang Heriyanto MSc dan nyonya, juga tak lupa saya ucapkan terima kasih. Kepada ananda Ir. M. Dahlan, Suratno, Elvana Hamid dan almarhumah Siska Kuswardani, bapak mengucapkan    banyak terima kasih atas segala pengertian kalian.

Doa dan munajat kepada Allah Subhanahuwataala teruntuk    kedua orang tua saya tercinta, alm. ibunda Hj Aisa Mantu Baga Madina dan alm. ayahanda Hi Nurmantu yang telah memberikan pendidikan tentang kejujuran, kesederhanaan, mencintai fakir miskin dan anak yatim, tiada lain yang dapat saya persembahkan pada kesempatan berbahagia pagi ini selain doa yang universal: ya Allah maafkan saya, dan maafkan kedua orang tua saya, dan peliharalah dan cintai mereka sebagaimana mereka telah memelihara dan mencintai saya dari kecil, yang lafalnya dalam bahasa Al-Quran adalah : Rabbanagh fir lana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amiiin.

 

Hadirin yang terhormat,

Izinkan saya dalam menutup pidato ini menyampaikan sebuah  pepatah dalam bahasa ibu saya, bahasa Gorontalo:

Wanu mo titilanggato, motilunthu to wupato

Wanu mo titibawa , motilunthu to huluwa

(Dalam konteks perpajakan berarti: higher your taxing power, you will get pence, lower your taxing power you will get million pounds; dalam arti hurufiah: makin tinggi dan sombong hatimu, kau akan berkenderaan batang pisang, tapi makin rendah hatimu kau akan berkenderaan kereta kencana)

Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan    kelebihan dalam pidato saya ini. Terima kasih, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh.-  Alhamdulillah.

 

Daftar Pustaka.

Bjornskov, Christian, 2005, “The Determinants of Trust”, Social Sciences Researchwork,http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm? abstract.id=900183

Blind, Peri K., 2007, Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues, 26-29 June 2007, Vienna, Australia.

Bloomgarden, Kathy, 2007, Trust, The Secret Weapon of Effective Business Leaders, New York, St Martin’s Press

Brinkerhoff, Derick W., and Benyamin L. Crosby, 2007, Managing Policy Reform, Concepts and Tools for Cecision Makers in Developing and Transitioning Countries,Bloomfield, USA, Kumarin Press, Inc.

Brotodihardjo, Santoso, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, PT ERESCO.

Connelly, Marjorie, 2007, Trust in Government at a Very Low Point, The Caucus Blog-NYTimes.com, July 16, 2007, The New York Times Politics Blog, http://www.thecaucus.blogs. nytimes.com/2007/07/16.

Damico, Alfonso J., M. Margaret Conway, Sandra Bowman Damico, 2000, Patterns of Political Trust and Mistrust: Three Moments in the Lives of Democratic Citizens, Polity, Vol. XXXII, No. 3 (Spring, 2000), pp. 377-400, Palgrave Macmillan Journals, http://www.jstor.org/stable/3235357.

Denhardt, Janet V, Robert B. Denhardt, 2003, The New Pubic Service, Serving , not Steering, New York, London, MESharpe.

Fard, Hassan Danaee dan Ali Asghar Anvary Rostomy, 2007. “ Promoting Public Trust in Public   Organization: Explaining the Role of Public Accountancy” dalam Public Organization Review, Dec 2007, Iss 4, hal. 331-34

Frederickson, H. George,  1997,The Spirit of Public Administration, San Fransisco, Jossey-Bas Publishers.

Fredman, W, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum,  terjemahan Muhamad Arifin, Ed 1, Cet.1,  Jakarta, Rajawali Press

Fukuyama, Francis, 2000, “Social Capital” dalam Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, Culture MattersHow Values Shape Human Progress,  New York, Basic Books.

Glaeser, Edward L., David I. Laibson, Jose A. Scheinkman, Christine L. Soutter, 2000, Measuring Trust, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 3 (Aug., 2000), pp. 811-846, The MIT Press, http://www.jstor.org/stable/2586897, Accessed: 18/09/2008  08:38.

Goodsell, T. Charles, 2006, “A New Vision for Public Administration”  dalam Public Administrative Review,: Jul/Aug, 66,4: ABI/INFORM Global.

Job, Jenny, 2005, “How is trust in governement created? It begins at home, but ends in parliament” dalam Australian Review of public Affairs, Volume 6, Number 1, 1-23 http://www.australiarn review.net/journal/v6/n1/   job.html, 26 April 2008

Lambert, Ronald D., James E. Curtis, Steven D. Brown, Barry J. Kay, 1986, Effects of Identification with Governing Parties on Feelings of Political Efficacy and Trust, Canadian Journal of Political Sciences, Vol. 19, No. 4 (Dec., 1986), pp 705-728, http://www.jstor/org/stable/3227797.

Lawang, Robert, 2005 , Kapital Sosial, Jakarta, Universitas Indonesia.

Letki, Natalia, Socialization for Participation? Trust, Membership, and Democratization in East-Central Europe, Political Research Quarterly, Vol. 57, No. 4 (Dec., 2004), pp. 665-679, Sage Publications Inc, on behalf of the University of Utah, http://www.jstor.org/stable/3219827.

Levi, M, 1998, “A State of Trust”, dalam V.Braithwaite & M. Levi (Eds.), Trust and Governance, London, Sage.

Macdonald, Laura, 2004, “ Generating Social Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective”, dalam Canadian Journal of Politial Science, Toronto: 2004, Vol. 37. Iss. 3 hal. 751-754.

Mansury, R, 2002, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Jakarta,  YPPPP.

Moyana, Ignacio J. Martinez, Michael E. Samsa, Thomas E. Baldwin, Bradford J. Woillke, Andrew P Moore, 2007, Investigating the Dynamic of Trust in Government: Drivers and Effects of Policy Initiatives and Government Action., Argone, Pittsburgh, Science Division of Argone National Laboratory

Murphy, Kristina, 2004, “The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders, Law and Humas Behavio”, Vol. 28, No. 2 (April., 2004), pp. 187-209, Springer., http://www.jstor.org/stable/4141745.

Nannestad, Peter, 2008. What Have We Learned About Generalized Trust, If Anything?, Annu, Rev. Polit. Sci. 2008, 11:413-36, Department of Political Science, University of Aarhus, Denmark, http://polisci.annualreviews.org.

Newton, Kenneth, 2001, “Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy”, dalam  International Political Science Review, Vol. 22 No. 2 (Apr., 2001), pp. 201-214, Sage Publications, Ltd, http://www.jstor.org/stable/1601186, Accessed: 18/09/2008 08:26.

Nurmantu, Safri, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit. Obor.

Parker, Suzanne L., Glenn R. Parker, Why Do We Trust Our Congressman?, The Journal of Politics, Vol. 55. No. 2 (May., 1993). pp. 442-453, Cambridge University Press on Behalf of the Southern Political Science Association, http://www.jstor.org/stable/21322274, Accessed: 18/09/2008 08:26

Peters, Thomas J. and Robert H. Waterman Jr., 1997, In Search of Excellence, Lessons From America’s Best Run Company, Thorndike,Maine, G.G. Hall Co.

Pope, Jeremy, 2007, “ Dimensions of Transparacy in Government”,  dalam United Nations, Public Administration and Democratic Governance, Economic And Social Affair.

Rosenbloom, David H and Robert S. Kravchuk, Public Administration, Understanding Management, Politics, And Law in the Public Sector, 2005, Six Edition, Boston, New York, London, Sydney, McGrawHIl.

Simons, Henry C., 1934,1970,  Personal Income Taxation, The Definition of Income As A Problem of Fiscal Policy, Chicago, London, The University of Chicago Press.

Soemitro, Rochmat, 1970, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Bandung, PT ERESCO

Szeremeta, Jerzy and Robert Kerby, 2007, “Governemnt: Providing Value to Citizens”, dalam United Nations, Public Administration and Democratic Governance, Economic And Social Affair.

Torres, Lourdes, 2005, “Service Charter: Reshaping Trust in Government, The Case of Spain” dalam Public Administration Review, Washington, Vol 65, Iss. 6 hal. 687.690

Yang, Kaifeng, 2005, “Public Administrator’s   Trust In Citizens: A missing Link in Citizen   Involvement Efforts” dalam Public Administration Review,  Washington, Vol. 65 Iss 3, hal. 273-286.

The British Academy News, Why is trust in government so low, Transparency and trust don’t always mix, http://britac.ac.uk/news/release.asp? NewsID=220

United Nations, 2007, Public Administration and Democratic Governance,  Governments Serving Citizens, Economic and Social Affairs.

  

Riwayat Hidup

 

N  a  m a                                :     Safri Nurmantu

Tempat dan tgl. lahir      :     Gorontalo, 21 Oktober 1943

Alamat                                   :     Jln. Kemuning II No. 7 A Utan Kayu Utara, Jakarta Timur

A g a m a                                :    I s l a m

Nama Isteri                          :     Hj.Suwarsinah

Nama anak                            :     1. Poppie Indriyanti Mantu

2. Mohammad Andriyanto Mantu (alm)

3. Helena Kesuma Mantu

4. Mohammad Affan Mantu

5. Mohammad Ikhsan Mantu

Nama cucu                             :     1. Anisah Alfiah Mantu

2. Mohammad Anshory Aditiya Mantu

3. Tsabita Aqila Rizki

4. Rifda Jauza Rizki

5. Putri

Pekerjaan                              :     Dosen Tetap FISIP UI

Jabatan                                  :     Guru Besar Tetap FISIP UI

Jabatan struktural            :     1.   Wkl Ketua Program Studi Administrasi  Niaga, tahun 1979 -1982

2.   Pembantu  Dekan  II  FISIP-UI, tahun 1984 – 1988

3.   Ketua Program Studi Administrasi Fiskal  tahun 1987-1992

                                                       4.   Ketua Program Studi Perpajakan DIII, tahun 1989 – 1997

5.    Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2000- 2003

Pendidikan                          :    S.D Negeri I Gorontalo, lulus 1956

SMP Negeri Negeri Bagian  B, Gorontalo. Lulus 1960

SMA Negeri Bagian C, Gorontalo, Lulus 1963

Program S-1 Fakultas IPK, UI, Lulus 1971

Program S-2, Program Studi Ilmu Administrasi, FISIP-U.I., lulus 1998

Program S3, Program Studi Ilmu Administrasi, FISIP-U.I., lulus 2007

Keanggotaan Profesi       :  International Fiscal Association, 1979 -2003

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 1971-2005

Anggota Badan Pengkajian Perpajakan KADIN,  1996-2000

Kegiatan sosial                 :    1.   Pendiri Yayasan Ilomata/STIAMI,  1979

2.   Ketua  Yayasan Ilomata, 1979 – 1997

3.   Wakil Ketua Yayasan Ilomata, 1997 –

4.   Pendiri/Ketua Yayasan Nurul Amal,  1985 –

5.   Ketua Yayasan Universitas Islam  Az-Zahra, 2007 –

 

Tanda Kehormatan dari Presiden Republik.Indonesia:

  1. Karya Setia 20 Tahun
  2. Karya Setia 30 Tahun

 

Kegiatan akademik lain di luar FISIP-UI

  1. Dosen pada STIAMI, S-1 Reguler, tahun 1983-
  2. Dosen pada Program Pascasarjana STIAMI, tahun 2000 – sekarang
  1. Dosen pada FISIP -UPDM (Beragama) tahun 1984 – 2006

Karya Ilmiah

Buku

Safri  Nurmantu, 2007,  Budaya  Organisasi, Dari Chester  I. Barnard 

         Ke Michaeel E. Porter, Jakarta, Midada Press.

Safri Nurmantu dan Azhari Samudra, 2007, Dasar-Dasar Perpajakan, Jakarta, Universitas Terbuka.

Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit.

Safri Nurmantu, 1993, Dasar-Dasar Perpajakan, Jakarta, INHILCo.

 

Makalah

Safri Nurmantu, Kepercayaan Kepada Pemerintah, 2007, Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional, Jakarta, STIAMI

Safri Nurmantu, 2007, Perpajakan Internasional,  Suatu Pendekatan dengan Traktak Pajak OECD dan UN Model, Jakarta, SSRC.

Safri  Nurmantu, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perpajakan, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis & Birokrasi Vol. XV/nomor 1/Januari 2007 hal. 812-825

Safri Nurmantu, 2002, Permata Pengetahuan, Jurnal Forum Inovasi, Juni-Juli-Agustus 2002, hal. 64.

Safri Nurmantu, 2002, Penegakan Hukum dan Strategi Penciptaan Pengetahuan: Meningkatkan Kinerja Ditjen Pajak,  Jurnal  Bisnis & Birokrasi No. 02/Vol. X/Mei/2002, hal. 24-39.

Safri Nurmantu, 2000, Suatu Reformasi Perpajakan Total, Seminar  Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000

Safri Nurmantu, 1997, Kecurangan Dalam Perpajakan, Kompas, Rabu, 26 Maret 1997, Jakarta.

Safri Nurmantu, 1992, Kepatuhan Perpajakan, Program Studi Perpajakan FISIP UI.

Safri Nurmantu, 1977, Penghindaran Pajak Yang Diancam Hukum Pidana, Kompas, 15 Oktober 1977.

 

 


         [1]Nama Direktorat Jenderal Pajak telah mengalami perubahan dan perkembangan antara lain dimulai dengan Inspeksi Keuangan, Jawatan Pajak, Direktur Jenderal Iuran Negara, Direktorat Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

       [2]Sistem perpajakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 mengenal dua jenis Surat Ketetapan Pajak, yakni Surat Ketetapan Pajak Sementara dan Surat Ketetapan Pajak Rampung.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply